Mendagri Minta Bareskrim Usut Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Bareskrim Polri mengusut tuntas berita hoaks soal surat suara Pemilu 2019 yang sudah tercoblos beredar di Jakarta. Kabar bohong itu menyebutkan surat suara disimpan tujuh kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Meminta diusut tuntas, ditarik siapa orang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan isu berkaitan dengan kontainer,” kata Tjahjo Kumolo usai bertemu Kabareskrim Komjen Pol Arief Sulistyanto di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Baca Juga

UNIFIL Ungkap Israel Bangun Tembok Beton yang Melintasi Wilayah Lebanon, Blokir Akses Warga

Selain itu, Tjahjo juga meminta Bareskrim mengusut pelaku penyebaran berita bohong terkait data siluman 31 juta untuk Pemilu 2019. Menurut dia, hingga saat ini tidak ditemukan satu pun bukti seperti yang dikabarkan.

Tjahjo menilai, kedua berita hoaks tersebut sudah meresahkan masyarakat. Dia menduga hal itu sengaja disebar untuk membangun opini masyarakat sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu proses konsolidasi demokrasi.

“Sebagai Mendagri saya minta resmi kepada Bapak Kabareskrim mengusut tuntas mencari siapa yang menyebarkan berita itu,” ucap dia.

Tjahjo menuturkan, dua berita bohong tersebut sangat mencederai partai politik sebagai pelaku Pemilu 2019.

“Racun demokrasi harus kita lawan. Itu politik uang, kampanye yang berujar kebencian, SARA, fitnah harus di-stop.apalagi yang difitnah lambang negara,” tutur Tjahjo.

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku sangat mendukung upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan melaporkan berita bohong tersebut ke Bareskrim Polri hari ini.

"Saya yakin KPU sudah melaksanakan secara transparan dan terbuka sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada," tutur Tjahjo.

Sebelumnya KPU mendapatkan informasi ada tujuh kontainer surat suara asal China yang sudah tercoblos untuk pasangan capres-cawapres nomor 01 ada di Tanjung Priok sekitar pukul 16.00 WIB.

KPU kemudian berkoordinasi dengan Bea dan Cukai, kepolisian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengecek langsung di lapangan, Kamis (3/1/2018) dini hari.

Setelah dicek, Ketua KPU Arief Budiman memastikan kabar yang beredar tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Editor: Khoiril Tri Hatnanto