Mendagri Tito Harap Penghargaan IGA Dapat Pacu Daerah yang Kurang Inovatif

Sabtu, 19 Desember 2020 - 08:32:00 WIB

Mendagri Tito Karnavian saat membuka rapat koordinasi secara virtual dengan kepala daerah seluruh Indonesia, Senin (10/8/2020). (Foto: Kemendagri)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap ajang Innovative Government Awards (IGA) dapat memacu daerah-daerah yang kurang inovatif. Tujuannya agar termotivasi dalam membangun daerahnya, terutama pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, atau penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Tito meminta jangan hanya sekedar memberikan penghargaan saja kepada Pemda yang mampu menciptakan inovasi bagi daerahnya, tetapi juga harus dibuat indeks atau peringkat tertinggi sampai yang terendah. Bahkan indeks inovasi perlu untuk diumumkan kepada publik.

Kaleidoskop 2025: Ini 6 Momen Besar yang Guncang Dunia

"Sehingga yang kurang inovatif ini atau tidak ada datanya, tidak ada inovasi dia juga memiliki rasa malu karena publik daerahnya akan menilai siapa dia dan itu akan membuat dia terbangun, termotivasi," kata Tito di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, (18/12/20).

Mantan Kapolri itu menambahkan, daerah-daerah yang sulit berinovasi memiliki berbagai macam persoalan, terutama menyangkut kemampuan memanfaatkan dan mengembangkan peluang. Daerah-daerah juga harus membuat terobosan-terobosan, salah satunya di bidang politik.

Inovatif, Kemendagri Apresiasi 195 Pemda

Tito pun mencontohkan, bagaimana membuat Pilkada di tengah pandemi dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, namun tetap dapat menarik masyarakat menggunakan hak pilihnya agar partisipasi meningkat.

Contoh lainnya, lanjut dia, terobosan di bidang keuangan untuk mewujudkan transparansi informasi. “Makin terbukanya informasi kita memang harus mengubah mindset dalam bidang keuangan penganggaran, sistem harus dibuat lebih transparan," ujarnya.

Untuk itu, Tito mengatakan review yang dilakukan oleh Kemendagri terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat provinsi tidak lagi dikerjakan sendiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah.

"Tetapi akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai satu tim," katanya.

Editor: Faieq Hidayat