Mendagri Tito Resmikan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meresmikan tiga provinsi baru Papua di Lapangan Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, hari ini Jumat (11/11/2022). Tiga provinsi tersebut yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

"Dengan ini meresmikan Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2022, Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2022, dan Papua Pegunungan berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi dan memberikan berkat kepada kita semua amin," kata Tito saat meresmikan 3 Provinsi baru Papua, Jumat (11/11/2022). 

Baca Juga

Eks Bos NATO: Sekutu Tak Akan Kirim Tentara ke Ukraina karena Bisa Perang Dunia III dengan Rusia

Peresmian tiga provinsi baru Papua tersebut diresmikan dengan pemukulan alat musik tifa. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Tito.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan 3 provinsi baru di Papua. Pengesahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang yang disahkan Jokowi pada 25 Juli 2022. 

Baca Juga

Anggaran Pemilu 2024 Berpotensi Naik karena Ada Provinsi Baru di Papua

Untuk Provinsi Papua Selatan diatur dalam UU nomor 14 tahun 2022, Provinsi Papua Tengah diatur dalam UU nomor 15 tahun 2022 dan Provinsi Papua Pegunungan diatur pada UU nomor 16 tahun 2022.

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian: Caretaker Gubernur 3 Provinsi Baru di Papua Orang Netral

Pertimbangan disahkannya ketiga UU tersebut yakni demi mencapai cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka perlu dilakukan pemekaran di wilayah Provinsi Papua.

"Bahwa pemekaran wilayah di Provinsi Papua perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua," bunyi UU tersebut.

Editor: Faieq Hidayat