Mendagri Ungkap Berbagai Tantangan Pembangunan Indonesia

JAKARTA, iNews.id – Indonesia menghadapi beragam tantangan pembangunan mulai dari perencanaan hingga penganggaran. Berbagai tantangan itu harus dipecahkan agar pembangunan berjalan tepat sasaran, efektif, dan efisian.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, di tataran perencanaan, pembangunan di Indonesia tergantung pada peran dan fungsi Bappenas sebagai lembaga strategis yang merumuskan format pembangunan nasional.

Ledakan Dahsyat Luluh Lantakkan Red Fort Delhi dan Tewaskan 9 Orang, India Selidiki Dugaan Serangan Teroris

"Kita ingin mengembalikan peran dan fungsi Bappenas untuk memastikan proses pembangunan," kata Tjahjo ketika hadir sebagai pembicara di Indonesia Development Forum yang diselenggarakan Bappenas di Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Menurut Tjahjo, konsep pembangunan mengalami banyak perubahan. Di zaman Bung Karno ada program jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian, di era Presiden Soeharto, Gus Dur sampai Megawati, konsep pembangunannya juga jelas. Tapi begitu pemilihan presiden digelar secara langsung, konsep pembangunan tergantung kepada siapa yang terpilih dalam pemilihan.

Artinya, kata Tjahjo, janji kampanye calon presiden terpilih itu yang jadi program jangka pendek dan menengah pembangunan. Begitu juga dengan program jangka pendek dan menengah di daerah seiring digelarnya pemilihan langsung.

"Begitu pemilihan langsung, janji politik presiden, seorang bupati, seorang gubernur, begitu jadi itu merupakan program jangka pendek, jangka panjang pemerintahan," katanya.

Tentu tak mudah merumuskan konsep pembangunan yang terintegrasi. Terlebih Indonesia, bukanlah negara yang secara geografis kecil. Indonesia, adalah negara kepulauan yang besar. Negara yang majemuk. Karena itu, tantangannya pun sangat besar pula.

"Geografis adalah tantangan yang dihadapi, juga bagaimana menggerakkan dan mengorganisir masyarakat," ujarnya.

Bappenas, lanjut Tjahjo, punya peran penting dalam merumuskan cetak biru perencanaan pembangunan nasional. Misalnya, seperti apa pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang hendak dilaksanakan. Termasuk di dalamnya pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Bagaimana cara mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran dalam konteks problem ketimpangan sosial," kata menteri dari PDIP ini.

Bicara ketimpangan, harus diakui masih terjadi di berbagai sektor. Karena itu, yang terus diupayakan pemerintah adalah membangun konektivitas dan aksesibilitas sehingga antarwilayah saling mendukung dan tersambung.

Dengan demikian, masalah seperti disparitas harga sedikit demi sedikit bisa dikikis. Tjahjo bersyukur tingginya perbedaan harga mulai bisa disatukan.

"Indonesia itu satu dari Sabang sampai Merauke. Kini sudah sambung menyambung dengan program yang direncanakan oleh Bapennas, mulai dari infrastruktur ekonomi dan sosialnya," kata Tjahjo.

Dalam kesempatan itu dia juga menyorot belanja pemerintah daerah. Menurut Tjahjo, harus diakui masih ada yang belum tepat sasaran. Masalah lain yang jadi tantangan adalah tumpang tindihnya aturan yang menghambat akselerasi pembangunan.

"Indonesia itu negara UU (undang-undang), ada 43 ribu lebih aturan yang meliputi peraturan mulai peraturan pemerintah pusat sampai daerah. Belum peraturan camat, kepala desa, salah sedikit ditunggu oleh KPK, oleh kejaksaan oleh polisi. Ini problem," katanya.

Masalah lain, kehati-hatian para pemangku kebijakan dalam melakukan inovasi. Ada semacam ketakutan, inovasi yang dilakukan berbuah kasus hukum. Padahal, inovasi sangat penting dalam mempercepat proses pembangunan.

"Arah kebijakan Bapak Jokowi dengan Nawacita-nya sudah dijelaskan secara detail, insya Allah tahun ini pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial selesai. Setiap kecamatan harus punya puskesmas lengkap dengan dokter dan obatnya, rumah sakit rujukan, dengan pelabuhannya, ada sekolahannya, harus bisa terwujud," tuturnya.

Tjahjo melanjutkan, pembangunan di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan bagaimana meningkatkan kualitas dan ketersediaan pelayanan kesehatan. Salah satu problem di bidang ini masalah gizi anak. Tjahjo yakin bila perencanaan pembangunan bisa disusun dengan fokus, segala tantangan bisa dijawab.

"Jadi saya kira kuncinya ada pada masalah perencanaan anggaran. Mohon perencanaan anggaran juga harus dilihat secara detail, programnya apa, dan memastikan program itu bisa berjalan," kata dia.

Menurut Tjahjo arahan Presiden Jokowi sangat jelas dalam hal pembangunan. ”Kepala Negara selalu menekankan pentingnya membangun konektivitas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini sangat penting agar pembangunan berjalan efektif dan efisien,” kata dia.

Editor: Zen Teguh