Mengenal UU Pemilu dan Dasar Hukum Pelaksanaannya

JAKARTA, iNews.id - UU Pemilu menjadi dasar hukum pelaksanaan pesta demokrasi. Namun, masih banyak yang tidak mengetahui apa saja UU Pemilu.

Tahun 2024 segera tiba, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi dengan menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilu pertama di Indonesia berlangsung pada tahun 1955.

Tak Miliki Sistem Pertahanan Canggih, Inggris Target Empuk Rudal Hipersonik Rusia

Sejak itu hingga 2019, rakyat Indonesia telah mengikuti12 kali pemilu. Pemilu 2004 menjadi catatan dalam sejarah karena untuk pertama kalinya dilakukan pemilu secara langsung. Lantas, bagaimana UU Pemilu dan dasar hukum pemilu langsung?

UU Pemilu di Indonesia

Melansir laman Sekretariat Kabinet RI, UU Pemilu disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Juli 2017. UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini memiliki 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran.

Sejarah Pemilu Pertama di Indonesia di Tahun 1955, Seperti Apa?

Diketahui, dalam UU ini ada beberapa penegasan yang menjadi perhatian. Di antaranya, mengenai asas pemilu yang diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

Selain itu, penyandang disabilitas juga memiliki hak yang setara dalam melakukan pemilihan. Bahkan, mereka diberikan hak yang sama untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, wakil presiden maupun presiden.

Sebagai peserta pemilu, partai politik harus berstatus badan hukum dan memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Partai politik juga mesti melalui verifikasi untuk bisa menjadi partai peserta pemilu.

Dalam UU Pemilu, salah satu poin yang harus dipatuhi parpol adalah menyertakan minimal 30 persen keterwakilan perempuan di kepengurusan partai politik tingkat pusat.

UU No 7 Tahun 2017 Berisi tentang Apa?

UU Pemilu 2017 ini juga menjadi dasar hukum pemilu langsung. Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Pemilu langsung pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 2004. Masyarakat memilih wakil rakyatnya untuk duduk di DPR/DPRD/DPD serta memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung.

Pemilu tersebut dilaksanakan serentak pada 5 April 2004. Dasar hukum Pemilu 2004 adalah UU Nomor 20 tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.

Serta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang; UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.

Dalam Pasal 24 UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disampaikan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Melansir artikel bertajuk ‘Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dalam Perspektif Subsistem Pemerintahan Daerah di Indonesia’, disebutkan bahwa pemilihan secara langsung, terutama bagi kepala daerah merupakan hal yang sangat populer di masyarakat dan cenderung menjadi tuntutan bagi masyarakat lokal. Dengan pemilihan langsung, masyarakat bisa mendapatkan hak politiknya dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.

Jadi, sudah tahukan UU pemilu di Indonesia ada apa saja? Semoga bisa dipahami ya!

Editor: Puti Aini Yasmin