Menhan Beri Pengarahan kepada 315 Perwira Kostrad

DEPOK, iNews.id  - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memberikan pengarahan kepada 315 perwira Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) di Mako Divisi Infanteri 1 Kostrad/Cilodong, Depok, Jawa Barat. Hadir dalam acara itu Pangkostrad Letjen TNI Agus Kriswanto.

Dalam pengarahannya, Ryamizard mengatakan, fenomena potensi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi menjadi dua dimensi ancaman utama. Pertama, ancaman belum nyata (ancaman perang terbuka antarnegara) dan ancaman nyata.

Baca Juga

Penyelidikan Inggris: Putin Dalang Serangan Racun Ganas Novichok terhadap Eks Mata-mata Rusia!

"Ancaman nyata menjadi prioritas untuk ditangkal dan kemungkinan dapat dialami oleh negara-negara kawasan, baik secara sendiri-sendiri atau yang bersifat lintas negara," ujar Ryamizard di Depok, Jawa Barat, Selasa (22/5/2018).

Menurutnya, di kawasan dan di berbagai belahan dunia sedang menghadapi potensi ancaman yang sangat nyata. Bahaya ancaman terorisme dan radikalisme generasi ketiga setelah Al-Qaeda dan setelah Daisy/Daesh yang telah dihancurkan di Timur Tengah (Irak dan Syria).

Dalam menghadapi berbagai potensi ancaman yang mampu mengganggu keutuhan NKRI, diperlukan konsep pembangunan pola pikir seluruh rakyat Indonesia melalui penanaman wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Tujuannya agar tidak mudah dipengaruhi dan terprovokasi oleh upaya pencucian otak dari kelompok tertentu.

"Penanganan ancaman ini memerlukan komitmen dan tindakan bersama yang konkret dan serius," ucapnya.

Maka itu, desain strategi pertahanan negara juga diarahkan dengan konsep perang rakyat semesta atau total warfare yang melibatkan pembangunan seluruh komponen bangsa dilandasi penanaman nilai-nilai kesadaran bela negara. Dia menambahkan, esensi dari semua itu, profesionalisme TNI terletak pada loyalitas dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dengan demikian sebagai TNI yang profesional, hukum harus di tempatkan sebagai panglima tertinggi yang harus dihormati," katanya.

Editor: Kurnia Illahi