Menhut Moratorium Penebangan dan Pengangkutan Kayu Imbas Banjir dan Longsor Sumatra

JAKARTA, iNews.id - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memberlakukan moratorium penebangan pohon dan pengangkutan kayu. Hal ini merupakan kebijakan terkait upaya pemulihan di sektor kehutanan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra. 

Hal ini disampaikan Raja Juli dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Baca Juga

Apakah Kamu Mati? Aplikasi yang Sedang Viral di China, Ini Sebabnya

Raja Juli menuturkan, kebijakan moratorium pertama yang dikeluarkan melalui penerbitan surat Dirjen PHL tanggal 1 Desember 2025 mengenai penutupan hak akses SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) untuk pemanfaatan kayu tumbuh alami pada pemegang hak atas tanah. 

"Diterbitkan pula surat Dirjen PHL pada tanggal 8 Desember mengenai moratorium penebangan dan pengangkutan kayu sehingga tidak ada penerbitan legalitas hasil hutan," ucap Raja Juli.

Baca Juga

Prabowo Dorong Menhut Cabut Izin Perusahaan yang Rusak Lingkungan

Menhut menambahkan, moratorium ini dibuat merespons bencana banjir yang menunjukkan menurunnya fungsi lindung hutan, mencegah pencucian kayu, dan menjaga sensitivitas di tengah masyarakat terdampak bencana.

Baca Juga

Prabowo Perintahkan Menhut Tak Ragu Cabut Izin Perusahaan Perusak Lingkungan

Tak hanya itu, Kementerian Kehutanan sebelumnya juga telah membuat beberapa kebijakan dalam rangka menindaklanjuti kayu hanyutan yang terbawa arus banjir.

Baca Juga

Audit PT Toba Pulp Lestari, Menhut Sebut Bisa Rasionalisasi atau Pencabutan PBPH 

Pertama, terkait Surat Edaran Dirjen PHL pada tanggal 8 Desember 2025 terkait pemanfaatan kayu hanyut untuk pemulihan pasca banjir. 

Kebijakan ini mengatur bahwa pemanfaatan kayu hanyut digunakan untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi, dan pemulihan pascabencana, serta bantuan material untuk masyarakat terdampak atas dasar keselamatan kemanusiaan dan selama bukan untuk kegiatan komersial.

"Untuk memperkuat surat edaran tersebut, diterbitkan SK Menteri nomor 863 tahun 2025 pada tanggal 29 Desember 2025," kata dia.

Editor: Aditya Pratama