Menko Polkam Dudung Bicara Perkara di MK usai Sertijab, Singgung Gugatan Ijazah Gibran?

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar acara serah terima jabatan (sertijab) Menko Polkam dari Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago kepada Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Senin (5/10/2026). Sebagai Menko Polkam yang baru, Dudung membeberkan pandangannya mengenai upaya menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Dudung sempat menyinggung penanganan perkara yang saat ini sedang menjadi perhatian publik di Mahkamah Konstitusi (MK). Diketahui, MK sedang memproses perselisihan hasil pemilu yang diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan kawan-kawan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Dudung Abdurachman Tiba di Kantor Kemenko Polkam jelang Sertijab, Naik Maung

"Tentang situasi politik, kita lihat di media saat ini sedang tren ya, kita sikapi bagaimana keputusan dari majelis konstitusi, ya Mahkamah Konstitusi, nanti kita lihat. Kemudian juga itu merupakan suatu pemahaman yang nanti akan kita lihat," ujar Dudung.

Sertijab Kepala Staf Kepresidenan, Ini Pesan Dudung ke Listyo Sigit

Dia menegaskan seluruh pihak wajib menghormati dan menjunjung tinggi apa pun keputusan hukum yang ditetapkan lembaga peradilan. Dudung juga mengimbau masyarakat untuk tidak memperkeruh suasana serta terus menjaga persatuan.

"Artinya bahwa apa yang menjadi keputusan secara hukum kita junjung tinggi, dan kemudian pemahaman saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa di media sosial dan sebagainya tidak meng-kemudian mempersepsikannya masing-masing, kita tetap jaga keutuhan, persatuan dan kesatuan," kata Dudung.

Prabowo Lantik Dudung Abdurachman Jadi Menko Polkam

Dudung meyakini para penegak hukum dan hakim di MK akan mengedepankan supremasi hukum dalam menjalankan tugasnya. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar iklim politik nasional senantiasa kondusif.

"Bapak Presiden pun menyampaikan bahwa situasi politik ini harus betul-betul bisa terkendali," ucapnya.

Guna menjaga stabilitas nasional, mantan KSAD tersebut menyatakan siap membangun komunikasi intensif dengan jajaran kementerian teknis, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga pimpinan partai politik.

"Nanti akan saya koordinasikan dengan semua kementerian yang terkait, baik kepolisian, kejaksaan, termasuk nanti kepada para ketua partai nanti saya akan sowan bahwa situasi ini harus betul-betul bisa dikendalikan," tuturnya.

Editor: Rizky Agustian