Menkomdigi Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Batasi WhatsApp Call dan VoIP

Senin, 21 Juli 2025 - 15:06:00 WIB

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak ada rencana untuk membatasi layanan panggilan suara dan video berbasis internet atau voice over IP (VoIP), termasuk layanan WhatsApp Call. (Foto: Kemenkomdigi)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak ada rencana untuk membatasi layanan panggilan suara dan video berbasis internet atau voice over IP (VoIP), termasuk layanan WhatsApp Call. Pernyataan ini disampaikannya untuk meluruskan pemberitaan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan," kata Meutya Hafid di Jakarta, dikutip, Senin (21/7/2025).

Baca Juga

Laksamana Sekutu: NATO Perlu Lebih Agresif terhadap Rusia!

Menkomdigi menjelaskan, yang terjadi sebenarnya adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerima usulan dari beberapa kalangan, di antaranya dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel).

ATSI dan Mastel menyampaikan pandangan terkait penataan ekosistem digital, termasuk relasi antara penyedia layanan over-the-top (OTT) dan operator jaringan.

Baca Juga

Menkomdigi: Sekolah Rakyat Harus Terkoneksi Jaringan Internet Cepat

Namun, Meutya Hafid menekankan, usulan tersebut belum pernah dibahas dalam forum pengambilan kebijakan dan belum pernah menjadi bagian dari agenda resmi kementerian.

Baca Juga

Menkomdigi Sambungkan Internet Cepat ke Sekolah Rakyat di Yogyakarta

"Saya meminta maaf jika terjadi keresahan di tengah masyarakat. Saya sudah meminta jajaran terkait untuk segera melakukan klarifikasi internal dan memastikan tidak ada kebijakan yang diarahkan pada pembatasan layanan digital," katanya.

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tetap fokus pada agenda prioritas nasional, antara lain perluasan akses internet di wilayah tertinggal, peningkatan literasi digital, serta penguatan keamanan dan perlindungan data di ruang digital.