Menkumham Sebut SK Kepengurusan Kadin yang Sah Ada di Tangan Presiden

JAKARTA, iNews.id - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas merespons polemik dualisme Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Menurut dia, Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Kadin yang sah akan ditentukan lewat Keputusan Presiden (Keppres).

Kepengurusan Kadin itu juga sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kadin. Oleh karenanya, dia meminta agar masyarakat menunggu sikap dari Jokowi.

Baca Juga

Pakistan dan Afghanistan di Ambang Perang Terbuka setelah Perundingan Istanbul Gagal

"Karena pengesahan (SK) sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 87 kalau ga salah ya tentang Kadin, pengesahan perubahan anggaran dasar itu ada di tangan Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden nah kita tunggu perkembangan berikut nya," kata Supratman di Kantor Kemenkumham, Rabu (18/9/2024).

Namun demikian, kata Supratman, pemerintah tetap berprinsip mengikuti aturan rumah tangga dari organisasi Kadin. Sehingga penentuan kepengurusan yang sah tetap mengikuti AD/ART Kadin.

Baca Juga

Kisruh Dualisme Kadin Dinilai Bakal Ganggu Investasi RI

"Soal sah dan tidaknya internal Kadin yang tahu, artinya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, jelas aturan mainnya," kata dia.

Dengan demikian, Kemenkumham hanya akan melakukan harmonisasi pengesahan SK Kepengurusan Kadin yang sah sesuai dengan Keppres yang diteken Jokowi.

Baca Juga

Jokowi Minta Polemik di Kadin segera Diselesaikan: Jangan Bola Panas ke Saya

"Oleh karena itu di waktu yang lalu pun saya menegaskan kalau kementerian Hukum dan HAM dilibatkan untuk melakukan harmonisasi kita akan lakukan, namun demikian itu domain, sesuai dengan UU tentang Kadin," tutupnya

Baca Juga

Arsjad Rasjid Buka-bukaan soal Diusir dari Menara Kadin

Editor: Faieq Hidayat