Menlu Sugiono di PBB: Senjata Nuklir Ancaman Perdamaian dan Keamanan Internasional

JAKARTA, iNews.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan keberadaan senjata nuklir tetap menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia. Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam Sidang Tingkat Tinggi untuk memperingati International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons dalam rangkaian Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS).

Sugiono menyoroti kepemilikan lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir oleh segelintir negara, termasuk yang berada di luar NPT.

Baca Juga

Klaim Lumpuhkan AS dan Israel dengan Rudal Baru, IRGC: Kemenangan Sudah Dekat

“Indonesia mendesak negara-negara pemilik senjata nuklir untuk menghentikan modernisasi dan ekspansi, mengambil langkah nyata menuju pelucutan, serta menunjukkan komitmen politik bagi dunia yang bebas dari senjata nuklir,” ujar Sugiono dalam keterangannya, dikutip Minggu (28/9/2025).

Dia menekankan pentingnya revitalisasi mekanisme pelucutan senjata. Dia menyerukan pemenuhan kewajiban Pasal VI NPT, pemberlakuan segera CTBT, kembali berfungsinya Conference on Disarmament sebagai forum negosiasi, serta ajakan bagi semua negara untuk bergabung dengan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW).

Baca Juga

Menlu Iran: Negara Barat Tak Ingin Negosiasi Nuklir, tapi Konflik

Sugiono juga mengingatkan  ancaman senjata nuklir semakin meningkat dengan munculnya risiko baru seperti serangan siber, kecerdasan buatan, dan terorisme.

“Risiko ini tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah melalui eliminasi total senjata nuklir,” ujarnya.

Baca Juga

Korea Utara Tak Mempan Dihukum Sanksi soal Nuklir, Trump Harus Turun Tangan

Baca Juga

Korut Punya 2 Ton Uranium Diperkaya 90%, Bisa Ubah Keseimbangan Nuklir Dunia

Sugiono menekankan 2026 NPT Review Conference harus menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pelucutan senjata dan mencegah terjadinya bencana nuklir.

TPNW telah diadopsi pada  2017 dan mulai berlaku pada 22 Januari 2021. Hingga saat ini, perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 90 negara dan diratifikasi oleh lebih dari 70 negara, termasuk Indonesia.

Baca Juga

Ngeri! Korut Punya 2 Ton Uranium Diperkaya 90%, Bisa Bikin Ratusan Bom Nuklir

Editor: Rizky Agustian