Menristek Dikti Pastikan Materi Antikorupsi Masuk Perguruan Tinggi

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memastikan memasukkan pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Komitmen implementasi pendidikan antikorupsi ditandatangani tiga menteri terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tiga menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Riset, Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Baca Juga

Gara-gara Epstein Files, Eks PM Negara NATO Diselidiki atas Dugaan Korupsi

Menristek Dikti Mohamad Nasir memastikan pihaknya akan memasukkan materi antikorupsi ke perguruan tinggi. Dia pun menyambut baik upaya KPK dalam melakukan pencegahan korupsi sejak dini.

"Saya ingin wujudkan dalam bentuk general education, pendidikan umum yang harus diberikan ke mahasiswa di Indonesia baik PTN maupun PTS. Kali ini saya sangat senang," katanya.

Hal itu disampaikan Nasir usai penandatanganan Komitmen Implementasi Pendidikan Antikorupsi, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Nasir menjelaskan materi antikorupsi akan dielaborasi dalam materi mata kuliah dasar umum (MKDU) atau materi kewarganegaraan. Dia berharap elaborasi itu akan melahirkan generasi penerus bangsa yang dapat menciptakan integritas di pemerintahan.

"Nanti kami blended dalam MKDU bersama dengan matkul (mata kuliah) yang terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Ini hal yang menjadi sangat pemting supaya di dalam melaksanakan kegiatan semuanya adalah terjadi good university governance yang baik," ujarnya.

Nasir berharap upaya KPK tidak sia-sia. Dia juga berharap mahasiswa yang mendapat materi antikorupsi dapat menjauhi dan turut membatu pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Saya terima kasih kali ini kita melakukan penandatanaganan mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan kepada semua mahasiswa yang ada di Indonesia," katanya.

Editor: Djibril Muhammad