Mensesneg Ungkap 4 Korporasi Diusut terkait Karhutla Kalbar, Izin Terancam Dicabut

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Sebanyak empat korporasi saat ini tengah diselidiki terkait karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, penindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar hukum menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Kalimantan. Hal itu disampaikan Pras saat menanggapi dugaan karhutla yang terjadi akibat kesengajaan pihak tertentu.

Baca Juga

Prabowo Respons Cepat Penanganan Karhutla Kalteng, Langsung Telepon Minta Tambahan Alat

"Salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bilamana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran itu harus ditindak, baik perorangan maupun korporasi-korporasi maupun individu-individu atau siapa pun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar," ujar Pras di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Sabtu (22/8/2026).

Baca Juga

Momen Prabowo Turun Langsung ke Titik Karhutla Kalbar, Pastikan Penanganan Optimal

Pras mengungkapkan, aparat penegak hukum saat ini tengah menyelidiki empat korporasi yang diduga berkaitan dengan karhutla.

"Yang tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan," kata Pras.

Baca Juga

Prabowo Perkuat Penanganan Karhutla Kalbar, Kerahkan 1.500 Prajurit TNI dan 6 Helikopter

Menurut Pras, empat korporasi tersebut tengah diselidiki terkait karhutla yang terjadi di Kalbar. Sementara untuk Kalteng, belum ada laporan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan korporasi.

"Nanti kalau nanti coba ditanyakan ke Pak Kapolda ya karena tadi dalam rapat belum sempat dilaporkan untuk yang di Kalteng," kata Pras.

Baca Juga

Prabowo Pimpin Penanganan Karhutla di Kalimantan, Tugaskan TNI-Polri Tangani 4 Provinsi

Pemerintah, kata Pras, tidak akan ragu menindak tegas pihak yang terbukti melanggar aturan hingga menyebabkan terjadinya karhutla. Bahkan, sanksi yang diberikan kepada perusahaan dapat berupa pencabutan izin usaha.

"Oh iya kalau ditemukan pelanggaran kita tidak akan ragu-ragu dan akan kita tindak dan sampai kepada ada kemungkinan dicabut izinnya," tegas Pras.

Baca Juga

Prabowo Pimpin Rapat Karhutla di Kalbar: Saya Datang untuk Melihat Keadaan Nyata

Editor: Rizky Agustian