Mensos Klarifikasi Temuan Ombudsman terkait Kesalahan Administrasi Pelaksanaan PKH

JAKARTA, iNews.id - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengklarifikasi temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait maladministrasi (kesalahan administrasi) pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Dia yakin tidak ada unsur kesengajaan dalam kesalahan adminstrasi tersebut.

Dia berjanji segera memperbaiki jika benar ada kesalahan administrasi. Sebelum perbaikan, akan meminta masukan dari Ombudsman mengenai mana saja yang terdapat maldaministrasi.

Baca Juga

Menhan Israel Klaim Kepala Dewan Keamanan Iran Ali Larijani Tewas

"Saya kira bukan maladministrasi. Kalau maladministrasi itu kesalahan yang disengaja, saya yakin ini tidak disengaja," ujar Juliari di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Sebelumnya, Ombudsman menemukan maladministasi dalam pelaksanaan PKH yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Himpunan Bank Negara (Himbara).

Baca Juga

KPK Ingatkan Mensos Pentingnya Akurasi Data Warga Miskin agar Bantuan Tepat Sasaran

Temuan tersebut antara lain terkait lambatnya proses penanganan pengelolaan pengaduan oleh Kemensos ketika ada masalah di tingkat daerah.

Selain itu Ombudsman juga meminta Kemensos membuat mekanisme pengelolaan pengaduan yang memenuhi standar pelayanan publik dan terintegrasi dengan dinas sosial se-Indonesia dan Himbara.

Ombudsman meminta Kemensos untuk memutakhirkan dan memvalidasi data keluarga penerima manfaat (KPM) PKH untuk memastikan kelancaran dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan.

"Koreksi kami kepada Menteri Sosial agar membuat prosedur mitigasi dalam penyelesaian permasalahan dalam penyaluran PKH," kata anggota Ombudsman Ahmad Suadi di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Editor: Kurnia Illahi