Mentan Amran Lapor Prabowo, Copot 192 Pegawai Nakal dalam Setahun

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkapkan aksi bersih-bersih di internal Kementerian Pertanian (Kementan). Dia menyebut telah mencopot sebanyak 192 pegawai dari jabatannya dalam setahun.

Hal ini disampaikan Amran di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat pengumuman swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026). Amran mengatakan, ratusan pegawai nakal yang dicopot karena terlibat praktik curang hingga memiliki kinerja buruk.

Baca Juga

Al-Zubaidi Dipecat dari Posisi Kepala STC Yaman Usai Serangan Pasukan Koalisi Arab Saudi

"Dari dalam, Kementerian Pertanian, ada 192 (pegawai). Satu tahun. Pejabat kementerian kami copot. Ada kami pecat, ada yang masuk penjara," ucap Amran.

Amran menambahkan, hal ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto guna memastikan tata kelola pupuk berjalan baik dan berpihak kepada petani.

Baca Juga

Mentan Amran Cabut Izin 2.300 Distributor Pupuk Subsidi karena Tak Patuhi HET

Dia pun menegaskan tidak akan ragu untuk mencopot pejabat Kementan atau pihak mana pun yang terbukti melanggar aturan.

"Jadi kalau lima tahun, kalau kami ditakdirkan kalau tidak reshuffle, ini berarti dua kali seribu, Bapak Presiden, habis. Jadi kami beritahu, kinerja tidak baik, main-main, perintah Bapak Presiden, kamu harus dicopot," tuturnya.

Baca Juga

Mentan Ngaku Sakit Vertigo-Asam Lambung Kejar Target Swasembada Pangan 1 Tahun

Baca Juga

Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa Utama ke Mentan Amran Sulaiman

Selain itu, Amran juga memaparkan telah menertibkan distribusi pupuk bersubsidi. Sepanjang satu tahun terakhir Kementan telah mencabut izin sekitar 2.300 distributor pupuk yang terbukti menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).

Dia menegaskan bahwa pencabutan izin dilakukan tanpa kompromi sebagai bentuk perlindungan terhadap petani.

"Begitu naik harga dari HET, main-main kita langsung cabut izinnya. Dan pada hari itu juga, langsung kita cabut," tuturnya.

Selain mencabut izin distributor, Amran juga mengungkapkan adanya penindakan hukum terhadap pelanggaran distribusi pupuk. Saat ini, tercatat sebanyak 76 pihak telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan pupuk.

Editor: Aditya Pratama