Mentan Amran Ungkap 13 Orang Jadi Tersangka Kasus Beras Fortifikasi
JAKARTA, iNews.id - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman mengungkapkan 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus dugaan pelanggaran beras fortifikasi. Pemerintah juga tengah memproses ratusan laporan pengaduan terkait dugaan penyimpangan di sektor pangan.
Amran mengatakan, saat ini terdapat 15 merek beras fortifikasi yang menjadi perhatian pemerintah. Selain kasus yang telah menetapkan tersangka, pemerintah masih menindaklanjuti ratusan laporan dugaan pelanggaran lainnya.
"Sekarang ini ada 15 merek fortifikasi, yang tersangka 13 dalam 8 kasus. Tapi yang sudah kita sementara berproses, itu 271," katanya dalam konferensi pers, Minggu 8 November 2026.
Tak hanya itu, pemerintah juga menerima 340 laporan tambahan yang masih dalam tahap kajian. Laporan tersebut akan diverifikasi langsung ke lapangan sebelum diserahkan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
"Kemudian, yang kami belum sampaikan tadi, ada 340. Itu laporan, kami proses. Kami kaji dulu, begitu benar, verifikasi lapangan, kirim penegak hukum," katanya.
Amran menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku penyimpangan pangan. Dia menyoroti praktik beras fortifikasi dan pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dinilai semakin marak.
"Hari ini kami ingin sampaikan beberapa hal seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwasanya ada yang main-main. Ada fortifikasi, ada oplos SPHP, macam-macam. Kelihatan ini semakin hari semakin menjadi-jadi," ucap Amran.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), terdapat 271 laporan pengaduan yang masuk selama periode 30 Oktober hingga 5 November 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 74 laporan berkaitan dengan beras, termasuk dugaan pelanggaran beras fortifikasi dan SPHP.
Selain beras, terdapat 64 laporan terkait pupuk, 25 laporan mengenai alat dan mesin pertanian (alsintan), serta dua laporan terkait cetak sawah. Sementara itu, 106 laporan lainnya masuk dalam kategori lain-lain.
Mentan Amran menjelaskan, laporan mengenai pupuk antara lain berkaitan dengan dugaan permainan harga dan kenaikan harga yang tidak semestinya. Pemerintah juga menelusuri dugaan penyimpangan dalam penyaluran hingga penjualan alsintan.
"Sampai dengan hari ini, lapor Pak Amran, ini jumlahnya yang melapor 271. 74 Fortifikasi dan SPHP. Ini. Pupuk 64, ada juga mempermainkan pupuk, menaikkan harga. Kemudian cetak sawah 2, lain-lain alsintan macam-macam itu ada 25," ucapnya.
Dia meminta seluruh pengusaha pangan menghentikan praktik yang merugikan masyarakat. Menurutnya, pangan merupakan kebutuhan strategis yang menyangkut kehidupan orang banyak sehingga tidak boleh dijadikan objek permainan untuk mencari keuntungan.
"Tolong berhentilah mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu adalah strategis. Itu tidak boleh dipermainkan, karena itu vital. Jadi tolong juga para pengusaha besar, menengah, jangan mempermainkan ini," ucapnya.
Selain beras dan pupuk, Amran turut menyoroti dugaan penjualan alsintan yang seharusnya diberikan secara gratis kepada pemerintah daerah. Kementan kini melacak distribusi bantuan alat pertanian tersebut di seluruh Indonesia.
Amran meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan praktik penjualan alsintan bantuan pemerintah. Dia menegaskan tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan dari fasilitas yang semestinya diberikan secara cuma-cuma kepada daerah.
"Jangan beri ruang kompromi terutama beras. Alat mesin pertanian diperjualkan. Kami sekarang lacak seluruh Indonesia. Saya sampaikan lagi alat mesin pertanian yang dikirim ke daerah itu gratis. Silakan lapor ke Pak Amran. Ini ada nomor telepon," ujarnya.
Editor: Donald Karouw