Meutya Hafid Minta Waketum Musyawarah Tentukan Plt Ketum Golkar: Jangan Paksa Voting

JAKARTA, iNews.id - Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar, Meutya Hafid menyarankan para wakil ketua umum (waketum) Partai Golkar bermusyawarah menentukan pelaksana tugas (plt) ketum. Dia meminta penentuan plt ketum dalam rapat pleno tak dilakukan secara voting.

"Tidak perlu ada voting dalam pemilihan plt ketum pada rapat pleno yang rencana akan digelar pada Selasa (13/8/2024)," kata Meutya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2024).

Baca Juga

Ambisi China Miliki 9 Kapal Induk dan Jet Tempur Generasi Ke-6 Bikin AS Merasa Terancam

Menurut dia, para kader Golkar masih terkejut dengan keputusan Airlangga Hartarto mundur dari ketum.

Baca Juga

Ini yang Dibahas Bahlil dengan Jokowi dan JK usai Masuk Bursa Caketum Golkar

"Kader masih terkaget dengan Keputusan ketum, jangan dipaksa untuk voting," ujar Meutya.

Ketua Komisi I DPR ini mengingatkan menjaga soliditas sangat penting. "Agar calon-calon yang akan berkontestasi menjaga cara-cara yang bermartabat," tandasnya.

Baca Juga

RK soal Airlangga Mundur dari Ketum Golkar: Dinamika Kepartaian, Lazim

Diketahui, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa (13/8/2024). Forum itu digelar untuk memilih pengganti sementara Airlangga.

Menko Perekonomian itu mengundurkan diri dari ketum Golkar. Keputusan itu disampaikan dalam video yang diterima iNews, Minggu (11/8/2024).

Baca Juga

Kata Bahlil soal Airlangga Mundur dari Ketum Partai Golkar

Dia menyatakan keputusan mundur untuk menjaga keutuhan Golkar demi memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.

"Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar  Airlangga.

Baca Juga

Jusuf Hamka Ragu Airlangga Mundur dari Ketum Golkar karena Keinginan Pribadi

Dia mengatakan pengunduran dirinya terhitung sejak Sabtu (10/8/2024) malam. Selanjutnya, kata Airlangga, DPP Golkar segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART yang berlaku.

"Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar," kata Airlangga.

Editor: Rizky Agustian