Miliki Tiga Bukti Baru, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Ajukan PK

JAKARTA, iNews.id - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas vonis pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berupa hukuman penjara 4,5 tahun terhadapnya. Irman memiliki tiga bukti baru (novum) sebagai dasar pengajuan PK tersebut.

Irman berharap upaya hukum yang diajukan dapat dipertimbangkan oleh hakim. Dia pun meyakini majelis hakim akan memberikan keringanan hukuman terhadapnya.

AS Reka Ulang Drone Shahed Iran dan Akan Dikerahkan ke Timur Tengah

"Ini hak saya sebagai pencari keadilan. Saya berharap yang terbaik (dari hasil PK) nanti," ujar Irman seusai mengkuti sidang PK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/10/2018). Irman sebelumnya tiba sekitar pukul 10.35 WIB dengan mengenakan kemeja batik hitam lengan pendek.

Penasihat hukum Irman, Lilik mengatakan, ada tiga novum atau bukti baru yang dilampirkan dalam memori pengajuan PK tersebut. Novum ini merupakan suatu fakta hukum bahwa tidak pernah ada pembicaraan mengenai pemberian uang Rp 100 juta yang diterima kliennya.

Fakta itu dari pernyataan terpidana kasus koata impor gula, Memi. Lilik menegaskan, Irman tidak mengetahui akan diberi uang oleh Memi, istri dari pemilik CV Semesta Berjaya Xaveriandi Susanto.

”Kedatangan Memi pada Desember 2016 bukan untuk memberikan uang kepada Irman Gusman dan bukan untuk menyuap Irman. Kedatangan Memi hanyalah untuk menghadiri undangan pernikahan,” ujarnya.

Novum lainnya yakni mengenai surat perintah setor kuota impor gula Bulog. Dalam surat perintah tersebut Perum Bulog menyetujui penjualan gula dalam operasi pasar CV Semesta Berjaya 1.000 ton bukan 3.000 ton.

Irman divonis 4 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan kurungan selama tiga bulan.

Selain itu Pengadilan juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Irman dengan mencabut hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok.

Terhadap putusan Pengadilan Tipikor tersebut, Irman melalui penasihat hukumnya mengajukan upaya hukum berupa PK yang disidangkan hari ini.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan selama persidangan, Irman diyakini terbukti bersalah menyalahi wewenang dan menerima suap Rp200 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya, Xaveriandi Sutanto dan istrinya, Memi.

Vonis Irman lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yakni 7 tahun dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan. Tuntutan jaksa merujuk pada pasal 12 huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Zen Teguh