MK Siapkan 3 Panel Hakim untuk Tangani Sidang Sengketa Pilkada, Pastikan Tak Ada Konflik Kepentingan

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menyiapkan 3 panel hakim untuk menangani sengketa Pilkada 2024. Persidangan perdana mulai digelar pada Januari 2024.

"Jadi kalau misalnya sebanyak perkara, misalnya 200 ya akan dibagi 3, misalnya masing-masing 60 atau 70, mekanismenya ya tidak ada persoalan," kata Ketua MK Suhartoyo kepada wartawan, Senin (9/12/2024).

Baca Juga

Israel Kerap Melanggar Gencatan Senjata, Mesir Desak Pengerahan Pasukan Perdamaian Gaza

Adapun bedasarkan penulusuran melalui website MK, dari jumlah keseluruhan permohonan yang masuk, sebanyak 124 perkara diajukan untuk pemilihan bupati dan wakil Bupati, sementara sengketa hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota sebanyak 33 permohonan.

"Ini kan 45 hari kerja. Lebih fleksibilitasnya lebih panjang dibanding legislatif," sambungnya.

Baca Juga

MK Terima 157 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada, 124 Perkara Bupati dan 33 Wali Kota

Dia juga memastikan hakim yang mengadili gugatan sengketa pilkada tidak mempunyai konflik kepentingan. Sebab kata Suhartoyo sepanjang ada kepentingan yang berbenturan, perlakuan persidangan sengeketa pilkada akan sama seperti persidangan sengeketa hasil pileg dan pilpres.

Baca Juga

Tim RIDO Konsultasi ke MK soal Gugatan Hasil Pilkada Jakarta 2024

Dia mengaku belum bisa membaca permohonan sengeketa pilkada serentak yang telah masuk ke MK, apakah ada konflik kepentingan dengan hakim konstitusi. Sebab kini proses masih ditahap permohonan awal gugatan, belum menjadi perkara yang bisa diregistrasi.

"Sepanjang perkara itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun kan sama tentunya. Bukan perkara jenis apa tapi di situlah conflict of interest itu melekat kan," tuturnya.

Editor: Faieq Hidayat