MK Tolak Gugatan Anies-Cak Imin, 3 Hakim Konstitusi Dissenting Opinion

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Meski ditolak, terdapat tiga Hakim Konstitusi yang memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Tiga Hakim Konstitusi yang memberikan pendapat berbeda yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat.

Baca Juga

AS Edarkan Draf Resolusi di PBB untuk Pembentukan Pasukan Keamanan Internasional Gaza

"Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari tiga Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat," kata Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo dalam ruang sidang MK, Senin (24/2/2024).

Saldi Isra, salah satu Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda menjelaskan mengaku memiliki posisi kedudukan yang sama dengan hakim konstitusi lainnya. Namun demikian Saldi mengaku berpandangan berbeda mengenai persoalan penyaluran dana bantuan sosial untuk memenangkan salah satu peserta pemilu dan wakil presiden serta keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah negara.

Baca Juga

MK Tolak Seluruh Permohonan Anies-Muhaimin, Ini Pertimbangannya

"Ada dua hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda pandangan dengan pendapat mayoritas majelis hakim yaitu persoalan mengenai penyaluran dana bansos yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara atau penyelenggara di sejumlah negara," kata Saldi.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan pasangan Capres-Cawapres 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). 

Baca Juga

Breaking News, MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Cak Imin

“Konsklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi pemohon dan pihak terkait perkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum,” kata Ketua MK, Suhartoyo saat membacakan hasil putusan PHPU di Gedung MK.

Editor: Faieq Hidayat