MK Tolak Masa Jabatan Kapolri Berakhir sesuai Periode Presiden

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), Kamis (13/11/2025). Pemohon sebelumnya mengusulkan agar masa jabatan Kapolri berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden.

MK menegaskan bahwa jabatan Kapolri adalah jabatan karier profesional dalam tubuh Polri, bukan jabatan politik yang mengikuti siklus presiden.

Baca Juga

Cerita Sultan Hassanal Bokiah Terbangkan Tukang Cukur Rambut dari London, Bayar Rp401 Juta Sekali Pangkas

Dalam pertimbangan hukumnya, MK berpendapat bahwa jika jabatan Kapolri diatur agar otomatis berakhir bersama periode presiden, maka hal itu akan menjadikannya sebagai jabatan setingkat menteri atau anggota kabinet.

Padahal menurut Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Polri adalah alat negara yang berdiri di atas kepentingan semua golongan termasuk kepentingan presiden. 

Baca Juga

MK Putuskan Polisi Aktif Tak Bisa Lagi Duduki Jabatan Sipil Atas Penugasan Kapolri

MK menyatakan, sebagai alat negara, Polri harus mampu menempatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di atas kepentingan semua golongan termasuk di atas kepentingan presiden.

“Artinya, dengan memosisikan jabatan Kapolri menjadi setingkat menteri, Kapolri secara otomatis menjadi anggota kabinet, jelas berpotensi mereduksi posisi Polri sebagai alat negara,” kata Hakim MK Arsul Sani dalam pertimbangannya.

MK menyimpulkan, permohonan para pemohon yang meminta agar Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasannya dalam UU Polri dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tidak beralasan menurut hukum.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo.

Editor: Reza Fajri