MKMK: Saldi Isra Tak Langgar Etik karena Dissenting Opinion Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

JAKARTA, iNews.id - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan hakim konstitusi Saldi Isra tidak melanggar kode etik. Dia sebelumnya beda pendapat dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2003 soal batas usia capres-cawapres.

"Dugaan pelanggaran kode etik yang menyatakan beda pendapat atau dissenting opinion tidak melanggar kode etik," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Baca Juga

Trump Berharap Pasukan Stabilisasi Internasional Segera Tiba di Gaza

Jimly dalam sidang ini didampingi oleh Sekretaris MKMK Wahiduddin Adams dan Anggota MKMK Bintan Saragih.

Sebelumnya 9 hakim konstitusi yang dilaporkan Anwar Usman, Arief Hidayat, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic, Wahiddudin Adams, Manahan Sitompul dan Guntur Hamzah.

Baca Juga

MKMK Putuskan 6 Hakim MK Langgar Etik Soal Batas Usia Capres-Cawapres

Putusan MK mengabulkan permohonan dari Almas Tsaqibbirru Re A. Pemohon Almas meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota. 

Gugatan tersebut ditengarai untuk memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres. Hubungan kekeluargaan antara Gibran dan Anwar Usman disorot. Anwar merupakan paman dari Gibran.

Editor: Faieq Hidayat