Moeldoko soal Ujaran Kebencian Robertus Robet: Keluar dari UU, Semprit

JAKARTA, iNews.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) turut angkat bicara soal penangkapan dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet yang terseret kasus ujaran kebencian terhadap institusi TNI.

Mantan Panglima TNI itu mengaku belum mengatahui soal peristiwa penangkapan Robert. Namun, meski secara prinsip Indonesia menganut sistem demokrasi, setiap orang juga tidak boleh asal dalam menyampaikan aspirasinya.

Baca Juga

Gali Kebun untuk Kolam Renang, Pria Ini Temukan Harta Karun Emas Senilai Rp13,3 Miliar

"Saya belum tahu peristiwanya, tapi prinsipnya beginilah, negara ini negara demokrasi, bukan berarti semua orang punya semaunya menyampaikan sesuatu," kata Moeldoko di Rumah Aspirasi, Jakarta, Kamis (7/3/2019).

Menurut dia, Indonesia juga diperkuat dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila dianggap melanggar maka orang tersebut harus tetap diproses.

Baca Juga

Dianggap Hina TNI, Dosen UNJ Robertus Robet Tersangka Ujaran Kebencian

"Demokrasi itu kan harus diperkuat dari instrumen perundang-undangan. Begitu keluar dari undang-undang, semprit. Masih melakukan lagi, penjarain aja, kan gitu," ujarnya.