MPR: Presiden Prabowo Punya Waktu 14 Hari Setor 2 Nama Cawapres Pengganti Gibran
JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres). Batas waktu tersebut dihitung sejak pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengirimkan surat permintaan kepada presiden.
"Batas waktu dari presiden untuk memberikan dua nama adalah 14 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani setelah menerima surat pengunduran diri Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Muzani mengungkapkan, Gibran tidak banyak berbicara saat bertemu pimpinan MPR. Dalam pertemuan tersebut, Gibran hanya menyampaikan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti.
"Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Beliau hanya menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis," kata dia.
Muzani mengatakan pertemuan dengan Gibran berlangsung sekitar 20 menit. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya sekaligus menyerahkan surat pengunduran diri.
"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani.
Muzani mengungkapkan, Gibran menyebut surat pengunduran diri yang disampaikan kepada MPR juga telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat-surat tersebut," ujarnya.
Menindaklanjuti permintaan tersebut, pimpinan MPR akan segera menggelar rapat untuk membahas surat pengunduran diri Gibran. Selanjutnya, MPR akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna menentukan langkah berikutnya.
Muzani mengatakan, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk mempersiapkan proses ketatanegaraan terkait pengunduran diri tersebut.
"Kita menurut konstitusi punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Presiden. Ini sejak sekarang MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut," tuturnya.
Editor: Rizky Agustian