MPR Sarankan Jokowi Terbitkan Perppu Biosekuriti Atasi Virus Korona

JAKARTA, iNews.id - Penyebaran virus korona atau covid-19 kian hari kian mengkhawatirkan. Terbaru, pasien yang dinyatakan positif terinfeksi virus korona sudah menyentuh angka 69 orang.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyarankan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Biosekuriti untuk mengatasi penyebaran virus korona di Indonesia.

Mobil Paus Fransiskus Disulap Jadi Klinik Keliling, Segera Dikirim ke Gaza

"Langkah itu memungkinkan karena kondisi penyebaran virus korona sudah sangat mengkhawatirkan dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan virus tersebut sebagai pandemi global," katanya di Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Bamsoet menuturkan, penerbitan perppu mensyaratkan adanya ketentuan kegentingan yang memaksa. Syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2 Pasien Virus Korona di RSPI Sulianto Saroso Sembuh, Sore Ini Dipulangkan

Frasa kegentingan yang memakasa, menurut dia, sudah dijelaskan Mahkamah Konstitusi (MK). Disebutkan, pertama, adanya keadaan atau kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang (UU).

Kedua, Bamsoet menuturkan, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.

BIN Prediksi Puncak Virus Korona di Indonesia pada Bulan Puasa

"Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang melalui prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut memerlukan kepastian untuk diselesaikan," tuturnya.

Jika mengeluarkan Perppu Biosekuriti, Bamsoet menilai, Pemerintah harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 281 ayat (1) tentang hak warga negara untuk menjunjung hak asasinya maupun terhadap Pancasila.

Selain itu, penerapannya agar dapat memenuhi asas filosofis, yuridis dan sosiologis serta tidak bertentangan dengan asas-asas perundangan. "Itu agar tujuan dikeluarkannya Perppu tersebut untuk melindungi segenap WNI dari penyebaran virus korona dapat tercapai," ujarnya.

Bamsoet mengungkapkan, Pemerintah dalam mengantisipasi pandemi virus korona sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan, seperti penanganan pemulangan mahasiswa kembali ke Indonesia yang sudah mengikuti protokol kesehatan WHO.

Indonesia, dia menambahkan, juga sudah mengumumkan penutupan penerbangan dari dan ke negara yang terjangkit virus korona.

Editor: Djibril Muhammad