MUI Percayakan Proses Pengganti Gibran ke MPR, Kiai Cholil Nafis: Jangan Ikut Ribut!

JAKARTA, iNews.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta semua pihak tidak memperkeruh situasi menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. MUI memilih mempercayakan proses pengisian jabatan Wapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai mekanisme konstitusi.

Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhammad Cholil Nafis, mengatakan proses selanjutnya merupakan kewenangan lembaga perwakilan rakyat. Dia meyakini para wakil rakyat di DPR dan MPR dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara bijaksana dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga

MUI Minta Kasus Penyadapan Presiden Diusut hingga ke Akar-akarnya, Singgung Indikasi Makar

"Kita percayakan kepada wakil-wakil kita ya dari DPR, agar mereka memproses, seperti di MPR," ujar Cholil, Jumat (13/11/2026).

Cholil juga mengimbau organisasi Islam dan seluruh elemen masyarakat agar tidak ikut memperkeruh situasi. Menurutnya, persoalan pergantian Wapres sudah memiliki mekanisme dan aturan yang harus dijalankan oleh lembaga berwenang.

Baca Juga

MUI Minta Pemerintah-DPR Segera Susun Regulasi usai Terbitkan Fatwa Haram Vape

"Kita jangan ikut ribut, itu sudah ada mekanismenya sendiri dan sudah ada aturannya, dan bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 12 November 2026.

Baca Juga

Viral! Ibu Joget Sound Horeg Sambil Gendong Balita di Jember, MUI Soroti Keselamatan Anak

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan surat tersebut berisi pernyataan Gibran berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan pengunduran diri tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR. Lembaga tersebut selanjutnya menjalankan proses konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Baca Juga

MUI Terbitkan Fatwa Vape Haram, Produksi dan Perdagangan Juga Dilarang

Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Presiden mengusulkan dua nama calon untuk dipilih dalam sidang tersebut.

Editor: Donald Karouw