Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Penampakan Posko Kombes Iman Imanuddin, Polri Temukan Spanduk terkait Makar
Advertisement . Scroll to see content

Mutasi Polri, 3 Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Masuk Yanma

Minggu, 22 November 2026 - 09:06:00 WIB
Mutasi Polri, 3 Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Masuk Yanma
Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta. (Foto: AI)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi tiga perwira tinggi (pati) Polri yang menjadi tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya kini ditempatkan sebagai Perwira Tinggi Pelayanan Markas (Pati Yanma) Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram rahasia (TR) Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Surat itu ditandatangani Kapolri atas nama Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM), Irjen Deni Dharmapala.

Tiga pati yang dimutasi menjadi Pati Yanma Polri yakni Inspektur Jenderal (Irjen) Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Irjen Ahrie Sonta sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri. Brigjen Iksantyo Bagus Pramono ditunjuk untuk menggantikan Ahrie sebagai Kadivkum Polri. Sebelumnya, Iksantyo menjabat Karosundokinfokum Divkum Polri.

Sementara itu, Irjen Eko Hadi Santoso sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Adapun Irjen Slamet Uliandi sebelumnya merupakan Pati Bareskrim Polri yang bertugas di luar struktur.

Diketahui, Bareskrim telah menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026). Sementara itu, Eko Hadi Santoso diberhentikan dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).

Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Dalam perkara tersebut, para tersangka disebut dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga disebut dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.

Editor: Rizky Agustian

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut