NasDem soal Pengganti Sahroni dan Nafa Urbach di DPR: Tunggu Putusan MKD

JAKARTA, iNews.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem memastikan belum menyiapkan figur untuk menggantikan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang dinonaktifkan dari jabatan anggota DPR. Pergantian itu menunggu keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Sahroni dan Nafa dinonaktifkan buntut pernyataan yang memicu amarah publik dan berujung ricuh di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025.

Baca Juga

Rio de Janeiro Jadi Medan Perang, Polisi vs Geng Narkoba Baku Tembak Tewaskan 132 Orang

"Enggak, nanti itu kan lihat putusan MKD. Kita kan enggak mendahului putusan MKD kan gitu. Nanti kita lihat," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Saan Mustopa di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10/2025).

Saan menyampaikan, pihaknya lebih memilih menunggu proses di MKD.

Baca Juga

DPR Putuskan Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach dan Adies Kadir Tak Lagi Dapat Gaji serta Tunjangan

"Yang sekarang pasti akan dilihat semua apa akan memanggil semua para pengadu ya. Ini kan kita MKD menindaklanjuti aduan dari masyarakat," katanya.

Saan menegaskan, NasDem akan mengikuti segala proses dan tahapan sidang etik yang akan digelar MKD DPR. Dia pun berharap MKD bisa mengedapankan prinsip keadilan dalam menyidangkan anggota DPR nonaktif.

Baca Juga

NasDem Minta DPR Setop Gaji-Tunjangan Sahroni dan Nafa Urbach usai Dinonaktifkan

Baca Juga

Breaking News: NasDem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR

"Ya kita, kita akan ikuti semua mekanisme yang ada di MKD. Jadi kita akan ikuti semua mekanisme yang ada di MKD. Tentu kita juga berharap bahwa apa saya yakin MKD apa dalam sidang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian, jadi kita percaya kepada MKD," tegasnya.

Diketahui, terdapat lima anggota DPR yang telah dinonaktifkan buntut unjuk rasa berujung ricuh akhir Agustus 2025. Selain Sahroni dan Nafa, anggota DPR yang juga dinonaktifkan yakni Surya Utama (Uya Kuya) dan Eko Patrio dari Fraksi PAN dan Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.

Keputusan penonaktifan itu diambil dalam rapat konsultasi pimpinan DPR bersama perwakilan pimpinan fraksi. Dalam pertemuan itu, pimpinan DPR memutuskan menindaklanjuti langkah penonaktifan sejumlah anggota dewan oleh partai politik masing-masing.

Editor: Rizky Agustian