Ongkos Haji 2018 Diusulkan Naik Rp900.000

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Agama mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terutama komponen direct cost tahun 1439 H/2018 naik sebesar Rp900.670 atau 2,58 persen dari BPIH 2017. Kenaikan ini disebabkan kenaikan biaya penerbangan haji, penyesuaian PPN 5 persen, dan perubahan pola sewa pemondokan di Madinah.

"Besaran living cost diusulkan menjadi 1.000 riyal per jamaah, namun kompensasinya frekuensi makan di Makkah diusulkan meningkat dari 25 kali pada 2017 menjadi 50 kali pada tahun 2018," ucap Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/1/2018).

2 Pria AS Ingin Rebut Pulau Karibia dan Jadikan Penduduk Wanitanya sebagai Budak Seks

Menag menjelaskan, selain pembiayaan operasional penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari direct cost, Pemerintah juga mengusulkan pembiayaan operasional penyelenggaraan haji pada 2018 yang sumber pembiayaannya berasal dari hasil optimalisasi setoran awal jamaah sebesar Rp5,89 triliun.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mengatakan, pembahasan BPIH diharapkan dapat mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji. Apalagi, sesuai hasil rapat kerja 4 Desember 2017 Komisi VIII mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji pada 2017 yang terlaksana baik dan sukses.

"Untuk itu, Komisi VIII juga berharap penyelenggaran haji 2018 dipersiapkan lebih baik agar pembinaan pelayanan dan perlindungan lebih meningkat lagi pada kepuasan jemaah,” kata Ali Taher.

Komisi VIII juga mendesak agar laporan keuangan ibadah haji 2017 dapat disampaikan lebih cepat agar pembahasan BPIH 2018 dapat segera dilakukan. "Selanjutnya pembahasan BPIH 2018 akan dilakukan oleh Panja BPIH Komisi VIII dengan Pemerintah," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR Asli Chaidir berharap agar BPIH 2018 tidak mengalami kenaikan. Sebisa mungkin besaran ongkos naik haji itu sama dengan tahun lalu. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar, Deding Ishak menyatakan pembahasan BPIH akan didalami melalui Panja BPIH.

"Hal hal terkait apa yang disampaikan menteri khususnya biaya haji tahun ini akan didalami dipelajari, Komisi VIII berupaya agar jangan sampai ini membebani kepada jemaah," ucapnya. Menurutnya, kalaupun terpaksa bertambah biaya itu, tidak diambil dari jemaah, tapi dikeluarkan dari dana optimalisasi haji yang cukup banyak.

"Calon jemaah ini sudah menyimpan uangnya setiap tahun yang jumlahnya sekarang kalau dijumlahkan besar juga. Mudah-mudahan meskipun ada pemberlakuan PPN dari Pemerintah Saudi, tidak bisa kita hindari meskipun kita meminta Menteri Agama melakukan lobi tapi kan tidak mungkin karena diberlakukan kepada calon jemaah dunia," jelasnya.

Editor: Abdul Haris