Otto Hasibuan Siap Bela Djoko Tjandra, Ini Kata Kejagung

JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) siap untuk beradu argumen dengan pengacara narapidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra, Otto Hasibuan yang menyebut eksekusi terhadap kliennya tidak sah.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono mengatakan, pihaknya akan meladeni argumentasi yang diajukan oleh Otto ada masalah hukum yang bermasalah.

Baca Juga

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Gelar Pertemuan dengan Pimpinan DPR AS di Gedung Capitol

"Kalaupun ada yang berpendapat bahwa itu tidak sah atau harus batal demi hukum, maka kami siap melakukan penjelasan jika hal tersebut akan dipermasalahkan dalam tataran ranah hukum," kata Hari di Gedung Bundar Jampindsus, Selasa (4/8/2020).

Dia menyebut, putusan yang membuat Djoko Tjandra dieksekusi tersebut sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2012.

Baca Juga

Tanggapan Anji usai Dilaporkan ke Polisi terkait Unggahan Video Wawancara dengan Hadi Pranoto

"Jadi putusan itu tahun 2012 putusan MK ya. Sementara putusan PK-nya tahun 2009," katanya.

Dia mengatakan akan menjawab semua masalah tersebut melalui proses hukum. Hari juga mengingatkan bahwa putuaan PK telah ditetapkan dan tak ada jalan hukum lain yang dapat ditempuh.

"Putusan PK ini adalah upaya hukum luar biasa dalam tingkat akhir sudah tidak ada lagi upaya hukum lain," katanya.

Sebelumnya, Otto Hasibuan mengatakan penahanan terhadap Djoko Tjandra tak sah sesuai Pasal 197 KUHAP. Sebab, dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Kejagung tidak ada kata-kata memerintahkan terdakwa untuk ditahan.

"Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 69 tahun 2012 bahwa terhadap putusan yang tidak memenuhi katakanlah Pasal 197 ayat 1 huruf k itu tidak menjadikan batal demi hukum," jelas Hari

Hari menegaskan, jaksa tidak melakukan penahanan terhadap Djoko Tjandra. Melainkan eksekusi terhadap putusan PK nomor 12 tahun 2009. Menurut dia, penahanan itu dilakukan terhadap tersangka dalam rangka penyidikan, penuntutan maupun persidangan.

"Ada kewenangan penyidik, penuntut umum maupun hakim. Sedangkan, putusan PK ini adalah upaya hukum luar biasa dalam tingkat akhir, sudah tidak ada lagi upaya hukum lain," kata Hari.

Djoko Tjandra ditangkap Bareskrim Polri di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, 30 Juli 2020. Kepolisian menyerahkan Djoko ke Kejagung pada Jumat, 31 Juli 2020.

Saat penyerahan itu, Kejagung langsung mengeksekusi Djoko Tjandra. Buronan kelas kakap itu dijebloskan ke rumah tahanan (rutan) Salemba cabang Mabes Polri di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Penempatan Djoko di Rutan Bareskrim Polri untuk memudahkan kepolisian melakukan penyelidikan terkait kasus penerbitan surat jalan palsu, surat bebas covid-19 dan aliran dana yang melibatkan oknum kepolisian. Djoko bakal dikembalikan ke Rutan Salemba setelah proses penyelidikan rampung.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq