Pakar Hukum Tegaskan Kasus Penyadapan Prabowo Berpotensi Masuk Delik Makar, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Nasaruddin Umar menilai kasus penyadapan ilegal terhadap lebih dari 6.000 nomor telepon yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri berpotensi berkembang menjadi tindak pidana makar. Hal itu dapat terjadi apabila penyidik mampu membuktikan adanya tujuan sistematis untuk melumpuhkan kemampuan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.

Menurutnya, dugaan penyadapan yang juga menyasar sejumlah menteri, pimpinan partai politik, akademisi, jurnalis, hingga pejabat internal Polri itu perlu dilihat lebih dari sekadar pelanggaran privasi. Nasaruddin menilai perkembangan penyidikan kasus tersebut menarik karena mulai mengarah pada pendalaman pasal-pasal makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Baca Juga

Buka Masa Sidang DPR, Puan Apresiasi Polri Usut Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

"Jika dikaitkan dengan sangkaan pasal-pasal dalam penetapan tersangka dan sejumlah fakta publik di media, maka hal demikian penting untuk dikaji dan dianalisis dalam perspektif hukum," ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Alumni Lemhannas Nilai Kasus Penyadapan Presiden Ancam Stabilitas Nasional: Motif Harus Dibongkar

Dia menjelaskan, pada awal penyidikan, para tersangka dijerat sejumlah pasal. Di antaranya Pasal 258 KUHP baru terkait tindakan mendengarkan, merekam, atau membelokkan transmisi informasi elektronik secara ilegal, Pasal 332 KUHP tentang akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengenai pengrusakan, pemindahan, atau penghapusan informasi elektronik.

Kasus ini semakin menjadi perhatian setelah beredarnya dokumen berisi daftar lebih dari 6.000 nomor telepon yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Daftar tersebut dilaporkan mencakup sejumlah pejabat negara, tokoh politik, akademisi, jurnalis, pengusaha, hingga pimpinan institusi kepolisian.

Baca Juga

Polri Gelar Sidang Etik Irjen Ahrie Sonta terkait Kasus Penyadapan Presiden Hari Ini

Dalam analisisnya, Nasaruddin juga menyoroti dugaan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada 2025-2026. Jika terbukti, tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan prosedur penyadapan yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Dugaan penyadapan itu turut mendapat perhatian sejumlah pejabat negara. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra sebelumnya menyebut aktivitas penyadapan ilegal tersebut sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara.

Baca Juga

Buka Masa Sidang DPR, Puan Singgung Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Pernyataan itu disampaikan Herindra setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Jumat (6/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, dia disebut menyerahkan laporan intelijen khusus terkait temuan dugaan peretasan sistem LIMS.

Sementara itu, Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menyebut dugaan penyadapan tersebut sedang didalami karena berpotensi mengarah pada upaya melumpuhkan kemampuan Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Baca Juga

LPSK Telaah Permohonan Perlindungan 6 Saksi Kasus Penyadapan Presiden Prabowo 

Pimpinan tim penyidik, Komjen Asep Safrudin, juga menyatakan penyidik masih mendalami dugaan makar dalam perkara tersebut. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pembuktian apakah hasil penyadapan digunakan untuk menggulingkan pemerintahan atau membocorkan rahasia pertahanan negara kepada pihak luar.

Nasaruddin kemudian mengaitkan dugaan tersebut dengan Pasal 191 KUHP baru. Pasal itu mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan keduanya tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Menurut dia, unsur menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan tidak selalu harus diwujudkan melalui kekerasan fisik. Kelumpuhan tersebut juga dapat terjadi secara fungsional dan sistematis melalui penguasaan informasi strategis, sabotase komunikasi rahasia, hingga tekanan psikologis terhadap pengambil keputusan negara.

"Unsur mengakibatkan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dalam Pasal 191 tidak harus berwujud fisik," jelasnya.

Dia menilai penyadapan ilegal yang dilakukan secara sistematis terhadap kepala negara dan pejabat strategis berpotensi menciptakan situasi ketika para pengambil kebijakan kehilangan ruang independen dalam menentukan keputusan.

Ancaman pembocoran informasi rahasia, sabotase informasi, maupun kemungkinan pemerasan politik dapat memengaruhi keputusan strategis Presiden. Keputusan tersebut antara lain terkait perombakan kabinet, evaluasi pimpinan aparat, penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), hingga penanganan krisis nasional.

Dalam kondisi tersebut, Presiden secara fisik mungkin tetap dapat menjalankan aktivitas pemerintahan. Namun, apabila terbukti kewenangan konstitusionalnya terhambat akibat penguasaan informasi secara ilegal, situasi itu dapat dikaji sebagai bentuk kelumpuhan fungsional.

Meski demikian, Nasaruddin mengingatkan penerapan delik makar tidak bisa hanya didasarkan pada besarnya jumlah korban penyadapan atau luasnya sasaran operasi.

Penyidik harus membuktikan adanya niat jahat khusus untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintahan serta permulaan pelaksanaan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHP baru.

Selain itu, harus terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara tindakan penyadapan dan terhambatnya pelaksanaan kewenangan Presiden.

"Penyidik/Penuntut Umum harus menunjukkan bukti riil bahwa penyadapan tersebut benar-benar digunakan sebagai instrumen gertakan atau tekanan yang melumpuhkan eksekusi kebijakan strategis," tulisnya.

Sebaliknya, apabila penyadapan hanya mengakibatkan kebocoran informasi atau persoalan politik tanpa memengaruhi kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan, Nasaruddin menilai perkara tersebut lebih tepat ditangani melalui ketentuan UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, atau tindak pidana jabatan dan penyalahgunaan wewenang.

Dia menegaskan penegakan hukum dalam perkara ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mencampuradukkan kejahatan terhadap keamanan negara dengan perbedaan pandangan politik.

Menurut Nasaruddin, hukum pidana makar harus diterapkan berdasarkan bukti adanya ancaman nyata terhadap penyelenggaraan negara, bukan untuk membatasi kritik maupun kebebasan politik warga negara.

Dengan demikian, pembuktian mengenai tujuan, pola operasi, penggunaan hasil penyadapan, serta dampaknya terhadap kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan akan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah dugaan penyadapan massal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana makar.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan.

Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.

Selain Prabowo, dugaan penyadapan tersebut juga menyasar sejumlah pihak lain, mulai dari elite partai politik, aktivis, hingga media.

Editor: Rizky Agustian