Pakar Hukum UI Sebut RUU Cipta Kerja Pangkas Ego Sektoral

JAKARTA, iNews.id - Sejumlah elemen menilai tumpang tindih regulasi dalam berinvestasi dan usaha disebabkan masih adanya ego sektoral lembaga-lembaga negara. Hadirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dinilai menjadi momentum memangkas hal tersebut.

Hal tersebut disampaikan pakar hukum Universitas Indonesia (UI) Teddy Anggoro, Selasa (14/7/2020). Dia menyebut penyederhanaan regulasi berinvestasi dan usaha sebenarnya sudah dilakukan Presiden Joko Widodo namun terbentur ego sektoral antar-kementerian.

Baca Juga

Pengusaha Dorong Pembahasan RUU Cipta Kerja, Ini Alasannya

"Ego sektoral itu bisa diatasi dengan RUU Cipta Kerja," katanya di Jakarta.

Selain itu, Teddy menilai RUU Cipta Kerja bisa digunakan untuk menguntungkan pemerintah maupun dunia usaha dalam negeri. Yang pertama RUU Cipta Kerja menjadi momentum menarik investor ke Indonesia dengan memberikan kepastian hukum yang tidak tumpang tindih.

Baca Juga

RUU Cipta Kerja Dinilai Jadi Solusi Atasi Pengangguran akibat Pandemi

"Dengan hadirnya investor maka pemerintah bisa mencetak lapangan kerja," ujarnya.

Teddy juga mengatakan RUU Cipta Kerja bisa digunakan untuk memberi kemudahan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dia mencontohkan undang-undang yang memiliki ego sektoral dan menyulitkan pencetak lapangan kerja yaitu UU Perseroan Terbatas.

Dia menjelaskan salah satu kemudahan UMKM menjadi badan usaha yang diatur dalam RUU Cipta Kerja yaitu tidak diperlukan notaris. Selain itu, UMKM dapat menjadi badan usaha lewat satu orang.

"Regulasi ini akan sangat membantu para pelaku usaha dan pencari kerja,” ucap Teddy.

Editor: Rizal Bomantama