Pakar Keamanan Siber Bongkar Cara Kerja LIMS yang Dipakai Listyo Sigit cs Sadap Prabowo

JAKARTA, iNews.id - Pakar keamanan siber Fajar Agustiawan membeberkan cara kerja sistem penyadapan Lawful Interception Management System (LIMS) yang diduga digunakan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga inspektur jenderal polisi untuk menyadap Presiden Prabowo Subianto. Dia menjelaskan, sistem tersebut memungkinkan aparat penegak hukum mengakses sejumlah data komunikasi seluler konvensional melalui kerja sama dengan operator telekomunikasi.

Fajar mengatakan, LIMS bukan teknologi baru. Sistem ini merupakan hasil kerja sama resmi antara institusi penegak hukum dan sejumlah operator seluler besar di Indonesia, seperti Telkomsel, XL, dan Indosat. Teknologi tersebut telah digunakan sejak 2011.

Baca Juga

Eks Kabais: Kalau Mau Cari Dalang Penyadapan Presiden Harus Libatkan BIN dan BAIS TNI

"Jadi, gambarannya, LIMS yang di sisi misalnya Polri dalam kasus ini sekarang, itu ada server di sisi Polri dan ada server yang namanya SS7 di sisi operator selular," ujarnya dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "'Dewan Jenderal' Sadap Presiden, Ada Dalangnya?" di iNews, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Eks Kepala BAIS TNI Soroti Kasus Prabowo Disadap 'Dewan Jenderal': Siapa yang Nyuruh?

Fajar menjelaskan, LIMS melibatkan server di institusi penegak hukum, seperti Polri, yang terhubung dengan sistem Signaling System 7 (SS7) di sisi operator seluler. Melalui kerja sama tersebut, aparat penegak hukum dapat mengakses sejumlah komunikasi seluler konvensional.

"Yang bisa didapat itu adalah misalnya telepon suara voice biasa 2G atau 3G, bukan yang lewat aplikasi WhatsApp atau aplikasi data," jelasnya.

Baca Juga

Selamat Ginting: Gibran Semakin Berat Pertahankan Kursi Wapres, Tertekan 3 Arah

Lebih lanjut, Fajar memerinci sejumlah data yang dapat diperoleh melalui sistem LIMS. Data tersebut meliputi komunikasi suara konvensional melalui jaringan 2G atau 3G, pesan singkat atau SMS, serta informasi lokasi geografis target.

Selain itu, LIMS juga dapat mengakses Call Data Record (CDR), yakni data interaksi komunikasi yang mencakup nomor pemanggil (A-number), nomor penerima (B-number), waktu komunikasi, hingga lokasi saat interaksi berlangsung.

"Enggak (perlu izin operator), kalau menyadapnya tidak, tapi kalau kita bicaranya menghapusnya (datanya, harus ada izin dari operatornya)," tuturnya.

Di tengah kekhawatiran publik mengenai privasi digital, Fajar menegaskan LIMS memiliki keterbatasan. Menurut dia, sistem tersebut tidak dapat digunakan untuk menyadap komunikasi melalui aplikasi pesan instan yang menerapkan enkripsi end-to-end.

Saat ditanya apakah LIMS mampu menyadap WhatsApp, Telegram, Signal, hingga panggilan melalui Instagram, Fajar membantahnya.

"Kalau dari LIMS-nya tidak bisa. Chat yang terenkripsi tidak bisa, karena semua pasti menggunakan end-to-end encryption," katanya.

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, peristiwa dugaan penyadapan tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melalui proses verifikasi.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep.

Selain Prabowo, dugaan penyadapan tersebut juga menyasar sejumlah elite partai politik, aktivis, hingga media.

Editor: Rizky Agustian