Pakar Wanti-Wanti Pasal Makar ke Listyo Sigit Bisa Rontok di Tengah Jalan, Ini Penjelasannya
JAKARTA, iNews.id - Pakar hukum Universitas Pancasila, Yusof Wangania menilai penyidik harus membuktikan hubungan sebab akibat antara tindakan penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan pihak lainnya jika ingin menjeratnya dengan pasal makar.
Menurut Yusof, penyidik tidak cukup hanya membuktikan adanya tindakan penyadapan terhadap Presiden. Polri juga harus mengungkap tujuan dan motif penyadapan tersebut, termasuk untuk apa hasil penyadapan digunakan.
"Jadi ada hubungan kausalitasnya. Dia menyadap dan dipergunakan untuk apa? Dan terutama yang mereka harus gunakan, mereka cari adalah motifnya," kata Yusof dalam program Interupsi bertajuk 'End User Penyadapan: LSP atau Ada Dalang?' di iNews, Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan, motif tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah penyadapan berkaitan dengan upaya merebut kekuasaan, melumpuhkan presiden, atau memisahkan diri dari wilayah Indonesia.
"Motif yang digunakan berkaitan dengan hukum tata negara kita. Apakah akan digunakan untuk merebut kekuasaan? Apakah digunakan untuk mengambil apa melumpuhkan presiden atau memisahkan diri dari wilayah Indonesia? Itu akan kita akan lihat," ujarnya.
Yusof mengatakan, saat ini para pihak yang terlibat masih ditetapkan sebagai tersangka menggunakan pasal penyadapan. Sementara itu, penyidik masih perlu mengumpulkan bukti tambahan untuk menjerat mereka dengan pasal makar.
Dia menyebut, salah satu hal yang harus ditelusuri penyidik adalah pihak yang menerima hasil penyadapan tersebut. Selain itu, penyidik perlu mencari tahu apakah ada pihak lain yang memerintahkan atau membiayai tindakan itu.
"Nah, ini kan sementara dikatakan end user-nya Pak LSP. Berarti sementara terputus di situ," katanya.
Yusof pun menilai pengungkapan pihak lain yang terlibat menjadi penting untuk memperkuat dugaan makar. Sebab, apabila penyidik tidak dapat menemukan bukti mengenai penggunaan hasil penyadapan, penerapan pasal makar berpotensi gugur.
"Karena kalau misalnya tidak bisa menemukan itu, ini pasal ini akan rontok di tengah jalan. Bisa aja pada saat ekspos ke kejaksaan, jaksa tidak menemukan bukti itu ya, dia bilang jangan dipakai pasal ini," ucapnya.
Dia mengingatkan, penerapan pasal makar harus didukung bukti yang sah dan kuat. Terlebih, menurut dia, pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka memiliki pemahaman mendalam mengenai proses penyidikan.
"Jangan sampai kita letakkan pasal itu, tapi bukti-bukti tidak terpenuhi, rontok nanti di praperadilan itu. Atau bukan belum sampai di praperadilan, dari jaksa aja sudah pasti rontok. Itu," kata dia.
Editor: Reza Fajri