PAN: Anies dan Gatot Pasangan Capres-Cawapres Alternatif

JAKARTA, iNews.id – Beragam skenario tentang pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) penantang Joko Widodo (Jokowi) saat ini terus digulirkan. Salah satunya datang dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo sebagai pasangan capres atau cawapres alternatif yang diusulkan PAN masuk dalam bursa Pilpres 2019.

Baca Juga

Hamas Pulangkan Jasad Perwira Israel Letnan Hadar Goldin setelah 11 Tahun Disandera

“Dalam rakernas (rapat kerja nasional) PAN beberapa waktu lalu, kami memang memutuskan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan maju sebagai capres. Namun, kami sadar diri bahwa suara PAN di parlemen tidak mencapai 20 persen. Makanya, kami intens berkomunikasi dengan Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto-Zulkifli Hasan,” kata Yandri di Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Kendati demikian, kata dia, di luar kader partainya, PAN mengusulkan Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo untuk maju sebagai capres atau cawapres pada Pilpres nanti. “Bisa Anies-Gatot atau Gatot-Anies. Namun, kedua nama tersebut masih dalam pembahasan antara Gerindra dan PAN. Kecenderungan PAN mengusung calon di luar Jokowi,” ujarnya.

Yandri menyatakan, PAN tidak mempermasalahkan jika Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden. Masuknya nama Anies Baswedan sebagai cawapres Prabowo Subianto pun menurutnya disambut baik oleh PAN. Bahkan, jika pada akhirnya Prabowo berpasangan dengan Anies, PAN siap memberikan dukungan.

Sekretaris Fraksi PAN DPR itu menuturkan, partainya tidak hanya melakukan komunikasi politik dengan Gerindra, tapi juga dengan Partai Golkar. Bahkan, dia menilai Golkar dan PAN memiliki peluang untuk berkoalisi.

“PAN-Golkar juga punya peluang membentuk koalisi. Ini lantaran jumlah kursi PAN dan Golkar cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sesuai dengan ambang batas capres atau presidential threshold sebesar 20 persen berdasarkan amanat UU Pemilu,” kata Yandri.

Editor: Ahmad Islamy Jamil