Panglima TNI: Dwifungsi ABRI Sudah ke Laut!

Antara ยท Jumat, 08 Maret 2019 - 21:49 WIB
Panglima TNI: Dwifungsi ABRI Sudah ke Laut!

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (Foto: iNews.id/Dok.)

JAKARTA, iNews.id – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan dwifungsi ABRI adalah masa lalu Indonesia. Dia pun memastikan tidak ada rencana TNI untuk membangkitkan dwifungsi tersebut kembali saat ini.

“Itu (dwifungsi ABRI) sudah ke laut, sudah hilang. Sudah tidak ada lagi dwifungsi ABRI,” kata Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/3/2019).

Menurut dia, dwifungsi ABRI adalah sejarah masa lalu yang tidak akan lahir kembali. Pasalnya, saat ini TNI sudah lebih profesional.

Marsekal Hadi menuturkan, penempatan personel TNI di kementerian dan lembaga (K/L) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pada UU itu dinyatakan, prajurit TNI aktif bisa menduduki jabatan di 10 kementerian dan lembaga negara.

“Saat ini kenyataannya tidak hanya 10 kementerian dan lembaga, tapi ada 12 kementerian dan lembaga,” ujar Hadi.

Dia mengatakan, dua lembaga tambahan di luar yang disebutkan UU Nomor 34/2004 itu dibentuk setelah UU TNI lahir. Kedua lembaga tersebut saat ini sudah diduduki oleh TNI aktif, yakni Bakamla (Badan Kemanan Laut) dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). “Kedua lembaga itu memerlukan keterlibatan TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya,” tutur Hadi.

BACA JUGA: Restrukturisasi 60 Pati TNI, Menpan RB Syafruddin: Tidak Ada Dwifungsi

Begitu pula dengan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) yang memerlukan keterlibatan TNI di wilayah perbatasan dalam upaya melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dengan adanya perubahan nama lembaga seperti Basarnas yang berubah menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) dan Lemsaneg yang berubah menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), maka juga perlu dilakukan perbaikan nomenklatur sehingga UU TNI perlu direvisi.

“Tetapi, saat ini ketakutannya begitu tinggi. Takut dwifungsi ABRI akan lahir kembali. Tidak seperti itu,” ucap mantan kepala staf TNI Angkatan Udara (KSAU) itu mengklarifikasi.

Dia menjelaskan, UU TNI perlu disesuaikan agar tidak hanya menjawab tugas pokok TNI, tetapi juga untuk mengakomodasi kebutuhan personel TNI di dua lembaga baru itu, yakni Bakamla dan BNPB. Marsekal Hadi pun menegaskan, TNI berkomitmen untuk menjaga demokrasi dan tidak ada niatan untuk kembali mengaktifkan dwifungsi ABRI.

“(Dwifungsi ABRI) Itu langkah mundur. Saat ini, TNI sudah profesional. Kami akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat,” kata dia.


Editor : Ahmad Islamy Jamil