Partai Demokrat DKI Jakarta Murka, Minta Subur Sembiring Segera Dipecat

JAKARTA, iNews.id – Manuver politik kader Partai Demokrat Subur Sembiring menggoyang kepengurusan DPP di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memantik kemarahan akar rumput partai. Mereka mendesak agar Partai Demokrat segera memecat Subur Sembiring dan kelompoknya.

Desakan itu antara lain disuarakan Dewan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat se-DKI Jakarta. Mereka mengajukan usulan pemecatan terhadap Subur Sembiring karena dianggap telah mencemarkan nama baik Partai Demokrat.

Selain Wali Kota New York City Zohran Mamdani, Ini Daftar Pejabat AS yang Dilantik dengan Al-Qur'an

“Kami Dewan Pimpinan Anak Cabang DPD Partai Demokrat se-DKI Jakarta meminta agar DPP Partai Demokrat memberikan sanksi keras kepada Saudara Subur Sembiring,” ujar Ketua PAC Pademangan, Jakarta Utara, Benny Ariefuddin yang mewakili seluruh Dewan PAC DKI Jakarta di Taman Politik Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Benny menuturkan, Subur terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD ART) Partai Demokrat 2020-2025 yang telah disahkan oleh Keputusan Menkumham nomor N.HH.09.AH.11-01 pada 18 Mei 2020. Tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran kode etik, pakta integritas dan peraturan organisasi. Tindakan Subur juga dianggap merusak nama baik partai.

Subur dinilai melanggar kode etik Partai Demokrat Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kader dilarang melakukan perilaku dan ucapan yang melanggar AD ART serta perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai dan dalam kepengurusan partai.

Surat PAC se-DKI diterima Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan yang didampingi oleh Sekretaris Wanhor Partai Demokrat Partoyo. Hinca menyebutkan, tugas Dewan Kehormatan untuk menjaga integritas rumah besar Partai Demokrat.

“Selain apa yang disampaikan teman-teman, kami juga menerima laporan dari hampir seluruh kader di Indonesia. Oleh karena itu izinkan kami menjalankan amanah ini untuk memproses apa yang teman-teman sampaikan ke dewan,” kata Hinca.

Sebelumnya, para perwakilan PAC juga telah menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pernyataan yang diberikan Subur. Mereka meminta agar AHY menjatuhkan sanksi tegas.

“Kami sebagai kader Partai Demokrat merasa terzalimi dan tersakiti dari statement Pak Subur. Kami merasa apa yang beliau sampaikan tidak benar dan hanya mengacak partai kita,” kata Sekretaris PAC Pasar Rebo, Jakarta Timur, Yunita.

Wakil PAC Matraman, Jakarta Timur Eko Yuli Suryanto mengungkapkan hal senada. Dia menilai ucapan Subur merusak nama baik partai.

Sekjen Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat H Akbar Yahya Yogerasi menyampaikan usulan serupa kepada DPP Partai Demokrat agar mempertimbangkan keberadaan Subur selaku kader Partai Demokrat pemegang kartu tanda anggota (KTA). Dengan demikian, tertib konstitusi dapat berjalan di internal Partai Demokrat.

Seperti diketahui, Subur bersama sejumlah kader Demokrat menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (8/6/2020) malam. Subur mengaku dalam pertemuan itu dia membahas kepengurusan AHY yang belum disahkan Kemenkumham.

Dia pun menggulirkan wacana KLB. Menurutnya, Kongres V Partai Demokrat bodong karena tidak ada keputusan-keputusan dan berita acara. “Yang dibahas tentang keadaan internal Partai Demokrat, sampai hari ini SK Menkumham tidak terbit,” kata Subur kepada wartawan.

Editor: Zen Teguh