Partai Perindo Deklarasikan Konvensi Rakyat Berbasis Digital, Roy Suryo: Parpol Pelopor e-Demokrasi

JAKARTA, iNews.id - Pengamat telematika Roy Suryo mengapresiasi deklarasi Konvensi Rakyat Berbasis Digital yang digagas Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Jumat (8/10/2021). Dia menyebut Partai Perindo menjadi partai politik (parpol) pertama yang memperkenalkan e-demokrasi.

"Ini adalah yang pertama kalinya sebuah partai memperkenalkan e-demokrasi," ujar Roy Suryo di Jakarta, Minggu (10/10/2021).

AS Desak Dewan Keamanan PBB Dukung Rencana Perdamaian Gaza, Rusia Tawarkan Teks Tandingan

Menurut dia, pesta demokrasi Indonesia di masa mendatang tidak terlepas dari peranan teknologi kekinian.

"Saya apresiasi dan menyambut baik ide serta gagasan Pak HT selaku Ketum Partai Perindo untuk merintis e-demokrasi tersebut," kata Roy.

HT Deklarasikan Konvensi Rakyat Partai Perindo Berbasis Digital, Adi Prayitno: Gagasan yang Perlu Digaspol

Di tengah perkembangan teknologi dan politik Tanah Air saat ini, Roy menyebut mau tidak mau teknologi digital dengan berbagai bentuknya menjadi faktor penting bagi partai politik untuk dijadikan sebagai tolok ukur dalam menghadapi pesta demokrasi.

"Bagaimanapun juga ini keniscayaan teknologi dalam bidang demokrasi di Indonesia yang harus dijalani di masa yang akan datang," ujar Roy.

Menurut Roy, Indonesia merupakan negara berpenduduk 274.9 juta jiwa dan pengakses teknologi Internet mencapai 200 juta lebih. Dia mengatakan e-demokrasi tentu menjadi potensi yang sangat realistis untuk digarap. Namun demikian harus dipertimbangkan soal security dalam traffic.

"Jangan sampai mudah ditembus hacker atau dikerjain beberapa pihak untuk berbuat kecurangan," tutur mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Dengan demikian, tambah Roy, e-demokrasi secara teknis harus benar-benar dipersiapkan ke masyarakat sekaligus membuat aturan perlindungan hukumnya. Terlebih, di masa pandemi Covid-19 ini, masyarakat dituntut mengunakan teknologi untuk mengakses informasi, mulai dari bidang pendidikan sampai digunakan untuk e-voting.

"Hanya saja semua ini harus kembali kepada faktor security dan tingkat kepercayaan masyarakat yang harus dibuatkan aspek perlindungan hukumnya," ucap Roy.

Roy menyoroti peralihan demokrasi manual menuju demokrasi digital juga perlu untuk mempertimbangkan berbagai aspek di dalam masyarakat, misalnya soal budaya masyarakat dan perilaku dari masyarakat itu sendiri.

"Karena bagaimanapun juga perubahan antara demokrasi manual dan e-demokrasi bukan hanya soal alat, tetapi juga perilaku dan budaya," tutur Roy.

Editor: Rizal Bomantama