Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : MUI Tegaskan Badak Jawa Tak Boleh Dikorbankan demi Kepentingan Ekonomi
Advertisement . Scroll to see content

Partai Perindo Dorong Kajian Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon, Ingatkan Mitigasi Bencana Jadi Prioritas

Kamis, 19 November 2026 - 10:46:00 WIB
Partai Perindo Dorong Kajian Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon, Ingatkan Mitigasi Bencana Jadi Prioritas
Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Manik Marganamahendra. (Foto: Dok. Partai Perindo)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Kelangsungan hidup badak jawa tidak hanya bergantung pada perlindungan populasi, tetapi juga pada kemampuan habitat memenuhi kebutuhan hidup dan mendukung perkembangbiakannya. Karena itu, wacana relokasi dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo menuntut kepastian bahwa habitat baru benar-benar layak bagi keberlangsungan hidup satwa tersebut.

Wacana relokasi itu mengemuka setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan kekhawatiran terhadap risiko tsunami dan aktivitas Gunung Anak Krakatau di kawasan Ujung Kulon.

Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai PerindoManik Marganamahendra mengapresiasi penegasan pemerintah bahwa relokasi tidak akan dilakukan sebelum kajian ilmiah tuntas. 

Dia menilai, komitmen tersebut perlu dikawal karena badak jawa membutuhkan wilayah populasi kedua untuk menghindari risiko inbreeding.

Manik mengingatkan bahwa kebutuhan membangun populasi kedua tidak boleh mengesampingkan perlindungan habitat asli. Menurutnya, mitigasi bencana di Ujung Kulon harus menjadi prioritas melalui penguatan sistem peringatan dini, pemantauan gunung api, dan kesiapsiagaan kawasan konservasi.

“Kami tidak menyangkal bahwa risiko bencana itu nyata. Tapi perlu pembuktian apakah relokasi badak jawa adalah solusinya. Pemerintah seharusnya lebih fokus melakukan upaya mitigasi risiko bencana mulai dari sistem peringatan dini, pemantauan gunung api, hingga kesiapsiagaan kawasan konservasi. Hal ini bisa dilakukan dengan menambah anggaran mitigasi bencana dan melakukan kajian ilmiah terarah pada upaya konservasi badak jawa,” ujar Manik dalam keterangannya, Kamis (19/11/26).

Manik menambahkan, ancaman bencana di Ujung Kulon menyangkut seluruh kawasan, termasuk ekosistem dan masyarakat di sekitarnya. Karena itu, mitigasi perlu didukung anggaran memadai, sementara relokasi seharusnya menjadi opsi setelah seluruh kajian terpenuhi.

Kehati-hatian tersebut juga berkaitan dengan jumlah populasi badak jawa yang kurang dari 100 ekor. Kondisi ini membuat kelayakan habitat baru, termasuk ketersediaan sumber daya untuk mendukung kehidupan satwa, menjadi pertimbangan penting sebelum pemindahan dilakukan.

“Ini bukan soal memindahkan satwa dari satu hutan ke hutan lain. Ini soal apakah hutan yang baru benar-benar bisa menghidupi mereka. Dengan populasi yang kurang dari 100 ekor, kita tidak punya ruang untuk salah langkah, kita harus berhati-hati,” kata mantan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) ini.

Selain kesiapan habitat, transparansi pemerintah turut menjadi perhatian menyusul kekhawatiran publik mengenai kemungkinan kepentingan lain di balik rencana relokasi, termasuk pertambangan. Manik meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya konservasi.

“Kami menghormati penjelasan bahwa gagasan ini murni untuk mitigasi bencana. Namun karena publik sudah menyuarakan kekhawatiran soal kepentingan lain, termasuk pertambangan, pemerintah perlu menjawabnya dengan transparansi, bukan sekadar bantahan. Jaminan itu penting agar kepercayaan publik terhadap upaya konservasi tetap terjaga,” ujarnya.

Untuk memastikan keputusan berbasis sains, Perindo mendorong kajian independen dan terbuka kepada publik. Kajian tersebut perlu mencakup ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, serta keamanan habitat sebelum keputusan relokasi diambil.

Perindo juga mendorong pelibatan Pemprov Banten, Pemkab Pandeglang, masyarakat adat Baduy, akademisi, DPR RI, dan unsur masyarakat lainnya. Pemerintah diminta membuka skema pendanaan konservasi serta memberikan jaminan tertulis bahwa rencana tersebut tidak berkaitan dengan pertambangan maupun perubahan status dan fungsi kawasan Ujung Kulon.

“Melindungi badak jawa berarti menjaga warisan alam Indonesia. Keputusannya harus berbasis sains, terbuka, dan melibatkan masyarakat yang hidup berdampingan dengan satwa ini. Perindo akan terus mengawal agar komitmen pemerintah benar-benar dijalankan,” ucap Manik.

Editor: Aditya Pratama

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut