Partai Perindo Harap DPR dan KPU Tindak Lanjuti Putusan MK Hapus Presidential Threshold

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen melalui putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024. Dia berharap putusan itu bisa langsung ditindaklanjuti oleh DPR dan KPU.

"Mudah-mudahan ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh DPR dan juga oleh KPU dalam turunan-turunan kebijakan selanjutnya," ujar Ferry di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).

Baca Juga

Siapa Blaise Metreweli? Pemimpin Perempuan Pertama MI6 yang Lama Menjabat sebagai Q

Menurutnya, revisi UU Pemilu merupakan keharusan usai putusan itu diketuk. Apalagi, banyak hal yang harus diperbaiki di UU Pemilu.

"Nah, dengan adanya banyak putusan MK termasuk terakhir adalah putusan MK terkait dengan presidensial threshold, adalah satu upaya untuk menjadikan revisi ini secara komprehensif dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah," kata Ferry.

Baca Juga

Respons Jokowi soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen

Dia mengatakan revisi UU Pemilu bisa menata sistem pemilu, baik terkait keserentakan serta mekanisme presidensial threshold  dan parliamentary threshold.

Baca Juga

Dikabulkan MK, Ini Alasan 4 Mahasiswa UIN Jogja Gugat Presidential Threshold

"Bahkan terkait dengan aktivitas elektoral proses yang ada di dalamnya, sampai proses-proses electoral justice yang memang menjadi penting. Itu saya pikir harus menjadi satu-kesatuan yang harus diupayakan secara komprehensif dalam konteks revisi UU Pemilu," kata Ferry.

Baca Juga

5 Pedoman MK Cegah Capres Terlalu Banyak usai Presidential Threshold 20 Persen Dihapus

"Sehingga kita sangat berharap penuh kepada DPR dan juga pemerintah untuk betul-betul mengawal proses revisi ini sehingga menjadi UU yang begitu sempurna. Jadi tidak hanya itu dimiliki oleh partai politik sebagai peserta pemilunya saja, tapi itu juga dimiliki oleh penyelenggara dan juga dimiliki oleh pemilih sebagai subjek dari demokrasi itu sendiri," imbuhnya.

Editor: Rizky Agustian