Partai Perindo Ungkap Sejumlah Tantangan yang Harus Jadi Fokus Calon Panglima TNI

JAKARTA, iNews.id - Komisi I DPR menyetujui Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Agus diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun pada 26 November 2023.

Saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di hadapan Komisi I DPR, Agus menjamin untuk menjaga netralitas TNI dalam penyelenggaraan kontestasi Pemilu 2024.

Baca Juga

Pemberontak RSF Dituding Tutupi Skandal Genosida dengan Bakar dan Kubur Jenazah

Menanggapi ini, pengamat militer sekaligus Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati menilai hal tersebut seharusnya dilakukan oleh Panglima TNI. Bahkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 menyatakan TNI tidak boleh berpolitik praktis.

"Begitu juga dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, apabila melanggar UU tersebut akan dikenakan hukuman disiplin atau teguran ataupun hukuman pidana ataupun hukuman disiplin dari unsur pimpinan tersebut," kata Nuning, sapaan akrab Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati, kepada wartawan, Selasa (14/11/2023).

Baca Juga

Cara Jenderal Agus Subiyanto Tangani Konflik Papua: Pendekatan Smart Power

Dia mengatakan, Panglima TNI baru harus memerhatikan kebutuhan organisasi ke depan, seperti modernisasi alutsista, manajemen tempur, dan diplomasi militer yang handal.

Selain itu, kata dia, dinamika politik dan pertahanan keamanan di Papua harus diatasi dengan baik dan terukur. Pasalnya, ada empat masalah krusial di Papua yang harus diatasi.

Baca Juga

Sembilan Fraksi Komisi I DPR RI Setuju Agus Subiyanto jadi Panglima TNI

Pertama, menurut UU Otonomi Khusus (Otsus) 2001; bentuk pengadilan HAM dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Kedua, kecenderungan dominasi politik di birokrasi dan parlemen daerah oleh kelompok pendatang Otsus tidak berpihak pada Orang Asli Papua (OAP).

Ketiga, Papua menginginkan partai politik lokal seperti di Aceh. Keempat, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua bersumber dari perdebatan soal sejarah reintegrasi Papua ke NKRI.

Selain itu, lanjut Nuning, saat ini banyak persoalan kemaritiman yang harus dijawab Panglima TNI baru. Meski bukan dari matra TNI AL, namun calon Panglima TNI harus memahami geopolitik maritim.

Baca Juga

Komisi I DPR Setujui Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI

"Beberapa waktu yang lalu, Australia secara sepihak mengklaim Pulau Pasir sebagai wilayahnya. Ini persoalan geopolitik maritim. Bahkan, di Laut Natuna Utara, Indonesia meskipun berstatus netral, tapi jelas berhadapan dengan kekuatan China. Kapal-kapal ikan Vietnam sudah seringkali melanggar perbatasan ZEE Indonesia. Semuanya jelas persoalan geopolitik maritim," ujarnya.

Editor: Rizky Agustian