Partai Perindo: Wacana PT 5% Abaikan Putusan MK dan Proporsionalitas Pemilu

JAKARTA, iNews.id - Besaran parliamentary threshold (PT) turut menentukan keterwakilan suara pemilih di DPR. Wacana penetapan PT sebesar 5% yang disampaikan Sekjen Partai Gerindra Sugiono kini menjadi sorotan karena dinilai berpotensi memperbesar disproporsionalitas hasil Pemilu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai PerindoFerry Kurnia Rizkiyansyah menilai besaran PT perlu dikaji kembali. Menurut dia, peningkatan PT menjadi 5% tidak sejalan dengan putusan MK yang mendorong perumusan ulang besaran PT untuk menjaga proporsionalitas hasil pemilu dan suara terbuang.

Baca Juga

Ketum Parpol Koalisi Bertemu Bahas RUU Pemilu, Gerindra Setuju Ambang Batas Parlemen 5 Persen

“Peningkatan PT menjadi 5% tidak sejalan dengan putusan MK yang mendorong adanya perumusan ulang besaran PT yang mampu menjaga proporsionalitas hasil pemilu dan suara terbuang,” kata Ferry dalam keterangannya, Rabu (16/9/26).

Menurut Ferry, penerapan PT juga belum terbukti efektif menyederhanakan sistem kepartaian. Dia menilai fakta bertambahnya jumlah partai yang memperoleh kursi DPR dalam beberapa kali pemilu menunjukkan tujuan tersebut belum tercapai.

Baca Juga

Pakar Usul Ambang Batas Parlemen Dihapus: Parpol Raih 1 Kursi Tetap Harus Masuk DPR

“PT terbukti gagal menyederhanakan partai politiknya. PT yang tadinya diperuntukan untuk menyederhanakan sistem kepartaian kita, faktanya dalam beberapa kali pemilu terjadi penambahan jumlah partai yang duduk di DPR,” ujar mantan Komisioner KPU RI ini.

Ferry kemudian menyoroti persoalan yang dinilainya lebih esensial, yakni meningkatnya jumlah suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Dia mencatat suara terbuang mencapai 13,5 juta pada 2019 dan meningkat menjadi 17,3 juta pada Pemilu 2024.

Baca Juga

Revisi UU Pemilu, GKSR Dorong Ambang Batas Parlemen Turun Jadi 1 Persen

“Yang paling esensi adalah disproporsionalitas hasil pemilu. Banyaknya suara terbuang yang tidak bisa di konversi menjadi kursi mengalami peningkatan dari pemilu ke pemilu. 2019 suara terbuang 13.5jt dan di 2024 kemarin 17,3 jt,” tegasnya.

Menurut Ferry, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap besaran PT dengan tetap memperhatikan sistem pemilu proporsional dan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan. Dia juga menekankan prinsip erga omnes, yakni putusan MK yang bersifat final dan mengikat seluruh pihak, termasuk anggota DPR dan partai politik.

Baca Juga

Waketum Perindo Bicara Ambang Batas Parlemen: Jangan Sampai Suara Rakyat di Pemilu Sia-Sia

“Melihat kondisi demikian dan penerapan ambang batas yang efektif, dengan mengedepankan dimensi representasi untuk menjaga proporsionalitas hasil pemilu, maka usulan non PT atau PT 1% menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan,” pungkas Ferry.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengungkapkan partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendukung PT 5%. Hal itu disampaikan Sugiono di Gedung DPR RI, Rabu (16/9/2026), dengan alasan agar suara pemilih yang tersisa dapat terakomodasi dan pelaksanaan Pemilu lebih efektif serta efisien.

Baca Juga

Sekjen Perindo Dorong Ambang Batas Parlemen 1 Persen agar Pemilu Lebih Proporsional

Editor: Maria Christina