Partai Prima: KPU Jangan Beropini di Media, Tuangkan dalam Banding

JAKARTA, iNews.id - Partai Prima meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) lewat jalur hukum atau banding saja. Mereka menilai langkah itu lebih baik ketimbang hanya beropini di media.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Prima Mangapul Silalahi mengingatkan putusan PN Jakpus yang meminta Pemilu 2024 ditunda belum berkekuatan hukum tetap atau belum inkrah.

Baca Juga

Meski Imbalannya Normalisasi Israel dengan Arab Saudi, Netanyahu Tolak Negara Palestina

"KPU masih punya hak, belum inkrah. KPU punya hak. Jangan beropini di media. Tuangkan dalam memori banding atau kasasi. Silakan tempuh cara-cara hukum," kata Mangapul, Jumat (3/3/2023).

Mangapul menyampaikan, langkah banding sudah diatur dalam konstitusi. Kendati demikian, dia enggan berkomentar lebih jauh terkait materi banding KPU.

Baca Juga

Sosok Kontroversial T Oyong, Hakim PN Jakpus yang Putuskan Pemilu 2024 Ditunda

"Soal nanti memori banding apa, kan belum tahu. Apa pertimbangan hakim yang dinilai keberatan oleh KPU kan belum tahu," kata Mangapul.

"Jadi kami tidak dalam posisi untuk memberikan pernyataan terhadap suatu hal yang belum bisa kami ketahui," tambahnya.

Sebelumnya, KPU menyatakan akan banding atas putusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan Partai Prima. KPU menolak adanya putusan menunda Pemilu 2024.

"KPU akan upaya hukum banding," ucap Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Kamis (2/3/2023).

Editor: Reza Fajri