Pastikan Netralitas, Panglima TNI Bakal Hukum Prajurit yang Berpolitik

JAKARTA, iNews.id - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan bahwa dirinya akan menjamin netralitas prajurit pada Pemilu 2024 mendatang. Bahkan, ia tidak segan-segan memberikan sanksi kepada prajuritnya yang ketahuan berpolitik praktis. 

"Sesuai perintah (Presiden Jokowi) waktu fit and proper test, TNI harus netral, dan saya akan menjamin netralitas TNI di pemilu 2024 itu udah harga mati ga boleh ditawar lagi," kata Yudo di SICC, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).

Baca Juga

Bocoran Proposal Perdamaian AS: Ukraina Harus Relakan Wilayah-wilayahnya yang Direbut Rusia

"Kita kan punya perangkat hukum, ada Pom TNI, Pomal, Pomad, ada Pomau. Ya sudah mekanisme itu saja, saya sudah sampaikan reformasi birokrasi tentang tetap tegakan hukum. Kalau memang kena pidana ya pidana jadi prajurit prajurit yang melanggar hukum pastinya akan kita kenakan sanksi hukum," tuturnya. 

Yudo menegaskan, bahwa ia akan konsisten menjamin netralitas anggota TNI. 

Baca Juga

BMKG Minta Warga DIY Waspadai Potensi Hujan Petir serta Gelombang Tinggi

Bahkan, saat ini dirinya telah melakukan sejumlah penekanan-penekanan terhadap prajuritnya untuk menjaga hal tersebut. 

"Tentunya saya akan konsisten untuk itu ya, nanti kita tekankan kepada seluruh jajaran. Sekarang ini sudah mulai penekanan kepada jajaran untuk nanti netral," ucapnya. 

Editor: Muhammad Fida Ul Haq