PBB Ingatkan Ali Ngabalin Tak Paranoid soal Koalisi Keumatan

JAKARTA, iNews.id - Ketua bidang Pemenangan Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono mengingatkan Tim Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin agar tidak panik dan paranoid dengan istilah keagamaan setelah menyeberang ke istana.

Hal ini didasari atas pernyataan Ali Ngabalin yang menyebut penggunaan istilah Koalisi Keuamatan tidak santun dan dapat memecah belah. "Apa yang menjadi ukuran jika menggunakan istilah koalisi keumatan akan memecah belah," kata Sukmo kepada Sindonews, Kamis (7/6/2018).

Baca Juga

Siapa Elias Garzon Delvaux? Remaja Fedora yang Viral dalam Insiden Perampokan Museum Louvre

Sukmo menegaskan, pernyataan Ngabalin sangat tidak tepat. Sebab, penggunaan istilah koalisi merah putih dan koalisi Indonesia hebat pada Pemilu 2014 tak sampai memecah belah bangsa, hanya friksi-friksi kecil.

Maka itu, Sukmo berharap, Ali Ngabalin tak usah panik dan paranoid dengan penggunaan istilah tersebut. Lagipula, wacana koalisi keumatan yang melibatkan PBB, Gerindra, PKS dan PAN belum memutuskan nama yang akan diusung. "Kok Ngabalin sudah parno duluan," ujarnya.

Sukmo menyarankan agar Ngabalin konsentrasi saja dengan tugas barunya di istana untuk mengkampanyekan program pemerintah yang belum sepenuhnya menyentuh masyarakat. Dia meminta Ngabalin ingat saat masih berseberangan dengan istana.

"Jadi mari kita sama sama berbuat dan yang terbaik untuk persiapan pemilu 2019 agar aman adil dan sukses," tandasnya.

Diketahui, Kantor Staf Presiden telah menunjuk politikus Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin, untuk menempati posisi sebagai Tenaga Ahli Utama untuk memperkuat peran lembaga yang didirikan dalam mengawal jalannya program Nawa Cita dari pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, pengangkatan Ali Mochtar Ngabalin guna membantu Kantor Staf Presiden melakukan fungsi komunikasi politik kepada publik.

Sebelum bergabung ke Golkar, Ali Mochtar merupakan politikus PBB dan berhasil menjadi anggota DPR dari partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra itu.

Editor: Azhar Azis