PBNU Prihatin Mahkamah Agung Tolak PK Baiq Nuril

JAKARTA, iNews.id, - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merasa prihatin dengan kasus hukum yang dialami Baiq Nuril Maknun. Upaya peninjauan kembali (PK) terpidana perkara pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itu ditolak Mahkamah Agung (MA).

Dalam putusannya, MA menolak permohonan PK Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 sehingga putusan kasasi MA yang menghukum Baiq Nuril dinyatakan tetap berlaku

Gara-gara Sanksi AS, Presiden Kolombia Gustavo Petro Sulit Gajian

”Tanpa bermaksud mengomentari putusan lembaga peradilan, saya prihatin dan turut sedih terhadap yang menimpa Baiq Nuril. Bak pepatah sudah jatuh ketimpa tangga, sudah mendapat perlakuan tak patut lalu dipenjara,” Ketua PBNU bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Robikin Emhas, Jumat (5/7/2019).

Robikin menuturkan, publik semula mengapresiasi pengadilan yang memutus bebas Baiq Nuril. Namun jaksa tidak terima dan menggunakan upaya hukum hingga pada akhirnya Baiq Nuril dihukum karena PK ditolak MA.

Baiq Nuril Resmi Laporkan Muslim ke Polisi Terkait Pelecehan Seksual

Menurut dia, dalam sistem peradilan pidana, jaksa selaku penuntut umum merupakan representasi negara atau mewakili kepentingan umum. Menerima atau menolak putusan dan menggunakan upaya hukum merupakan hak penuntut umum.

”Namun suara publik justru menempatkan Baiq Nuril sebagai korban, bukan pelaku pidana atau membela diri dengan cara yang salah,” ujarnya.

Untuk diketahui, polemik ini mencuat setelah beredarnya rekaman telepon Muslim, mantan SMA Negeri 7 Mataram dengan Baiq Nuril. Dalam rekaman tersebut Muslim diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal dengan menceritakan hal-hal berbau seksual kepada Nuril yang pada saat itu merupakan staf honorer di SMA tersebut. Tak tahan terus menjadi korban, Nuril diduga menyebarkan rekaman itu.

Muslim yang tidak terima rekaman itu beredar lantas melaporkan Baiq Nuril ke polisi pada 2015 lalu. Sementara Baiq Nuril pun akhirnya diberhentikan dari pekerjaannya akibat kasus tersebut.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, majelis hakim memutus bebas Baiq Nuril. Namun jaksa mengajukan upaya hukum kasasi. MA pada 26 September 2018 mengabulkan kasasi tersebut sehingga Nuril dihukum enam bulan penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Baiq Nuril pun mengajukan PK. Sayang, harapannya bebas kandas.

Robikin berharap, penegakan hukum harus betul-betul merasakan denyut nadi berupa rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat (living law). Dengan demikian, living law menjadi elemen penting dalam proses penegakan hukum pidana.

”Apa boleh buat sekarang nasi telah menjadi bubur. Baiq Nuril kini merasa telah dikriminalisasi. Baiq Nuril berharap, ini merupakan peristiwa kriminalisasi yang terakhir. Harapan seperti itu juga merupakan harapan kita semua,” ujarnya.

Robikin mengapresiasi kebesaran jiwa Baiq Nuril menerima putusan PK. Sikap itu mencerminkan betapa dia orang yang taat hukum (obidience by the law), suatu yang sangat diperlukan bagi berdaulatnya suatu hukum.

Berkaca peristiwa ini, kata dia, upaya mewujudkan daulat hukum harus terus menerus dilakukan. Agar hukum tidak terkesan tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.

”Agar keadilan tidak dianggap sebagai komoditas yang hanya sanggup diakses kalangan terbatas. Supaya justice for all menjadi suatu yang niscaya dalam kehidupan yang lumrah,” ujarnya.

Editor: Zen Teguh