PDIP Menarik Diri dari Kompetisi Pilgub Sumbar 2020

Antara, Sindonews, Ahmad Islamy Jamil ยท Minggu, 06 September 2020 - 07:22:00 WIB
PDIP Menarik Diri dari Kompetisi Pilgub Sumbar 2020
Logo PDIP (ilustrasi). (Foto: Istimewa)

PADANG, iNews.idPDIP Sumatera Barat akhirnya menyatakan menarik diri dari perhelatan Pilgub Sumbar 2020. Keputusan itu diambil menyusul beredaranya video berisi pernyataan bakal calon wakil gubernur Sumbar, Ali Mukhni, mengembalikan mandat atau dukungan sebagai pasangan calon dari PDIP.

Ketua DPD PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman mengatakan, video yang tersebar luas sejak Sabtu (5/9/2020) pagi melalui berbagai platform sosial media itu masuk ke gawai miliknya. Dia lantas menyimak alasan pengembalian mandat Ali Mukhni. Dia kemudian dikejutkan dengan kiriman tautan berita yang berisi pernyataan Mulyadi—yang juga menjabat ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Barat.

Salah satu poin penting yang disampaikan dalam berita itu adalah, pasangan Mulyadi-Ali Mukhni sampai Sabtu kemarin belum menerima form B1 KWK—yang menjadi salah satu persyaratan dukungan di Pilkada. Sementara, surat keputusan (SK) DPP PDIP yang memberikan dukungan kepada paslon Mulyadi-Ali Mukhni telah disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dalam rapat secara virtual Rabu (2/9/2020) lalu.

“Sebagai ketua PDIP Sumatera Barat, saya langsung menggelar rapat bersama pengurus lainnya menyikapi pemutusan pengembalian mandat secara sepihak ini,” kata Alex melalui keterangan tertulis di Padang, Sabtu (5/9/2020).

Menurut dia, dalam rapat mendadak itu, memutuskan PDIP Sumatera Barat tidak mengikuti lagi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar pada Pilkada Serentak 2020 yang memasuki masa pendaftaran pasangan calon yang berakhir 6 September 2020.

“Keputusannya kami ambil dalam rapat partai yang digelar sejak Sabtu siang sampai sore. Ini baru keputusan tingkat DPD. Kami telah sampaikan sikap politik kami di Pilgub Sumbar ini ke DPP PDIP,” katanya.

Menurut Alex, keputusan tersebut diambil karena kurang terjalinnya komunikasi politik Mulyadi-Ali Mukhni dengan pihaknya belakangan ini. Menurunnya kualitas komunikasi itu terjadi terutama setelah munculnya pro kontra terkait pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri Puti Reno Nilam, serta; pernyataan Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani, tentang Pancasila dan masyarakat Sumatera Barat.

Menurut dia, sebagai seorang yang sudah dianggap uda (abang), seharusnya Ali Mukhni dapat menelepon dirinya secara langsung terkait apa pun keberatannya dalam proses pencalonan di Pilkada Sumbar 2020. “Sayang, ini tak dilakukan beliau (Ali Mukhni). Saya hanya dapat penjelasan melalui rekaman video, dari tempat beliau dikarantina akibat terpapar Covid-19,” kata Alex.

Sementara, terkait pernyataan Mulyadi yang mempersoalkan form B1 KWK KPU yang tidak dia terima langsung saat menerima surat rekomendasi PDIP pada Rabu (2/9/2020), menurut Alex itu harusnya tak perlu terjadi.

Dia menjelaskan, PDIP berprinsip bahwa jika sesuatu bisa dipermudah mengapa harus dipersulit? Form B1 KWK KPU, kata Alex, memang belum bisa diserahkan langsung saat proses pengumuman karena ada sejumlah seremonial yang mesti dilalui PDIP pada rapat virtual.

“Kan, surat keputusan partai untuk mengusulkan Mulyadi dan Ali Mukhni diserahkan langsung oleh Ketua DPP PDIP, Utut Adianto bersama saya dalam rapat yang dilakukan secara virtual di kantor DPP itu,” katanya.

Dia menuturkan, surat B1 KWK yang akan jadi dasar pengusulan jadi calon kepala daerah ke KPU itu, diserahkan melalui petugas penghubung yang sudah ditunjuk Partai Demokrat Sumbar. “Kami menyerahkan B1 KWK KPU itu dilengkapi tanda terima tertanggal 4 September 2020. Tak bijak disebut dipersulit menanggapi mekanisme yang berlaku di PDIP,” kata dia.

Sebelumnya, Pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Barat, Mulyadi-Ali Mukhni, memutuskan untuk mengembalikan mandat dari PDIP di Pilkada 2020. Keputusan tersebut diambil keduanya menyusul pernyataan kontroversial dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, tentang Sumbar.

Kabar pengembalian dukungan dari PDIP itu dibenarkan oleh Ali Mukhni saat dikonfirmasi wartawan. “Ya, tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Mulyadi. Jadi Mulyadi–Ali Mukhni hanya diusung oleh Demokrat dan PAN,” ujar Ali Mukhni, Jumat (4/9/2020).

Bupati nonaktif Padang Pariaman itu mengatakan, pihaknya mengambil langkah tersebut karena dorongan dari masyarakat Sumbar yang menyayangkan pernyataan Puan—baik yang ada di kampung halaman maupun di rantau. “Memang banyak tokoh masyarakat Minang yang telepon saya menyampaikan kekecewaan terhadap penyataan Mbak Puan,” tuturnya.

Sebelumnya, pernyataan Puan terkait Sumbat menuai kontroversi. Pernyataan itu dia sampaikan saat menyerahkan SK (surat keputusan) dukungan PDIP kepada pasangan Mulyadi-Ali Mukhni, Rabu (2/9/2020) lalu.

Adapun pernyataan Puan dimaksud yaitu “semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila.”

Dengan dikembalikannya SK dukungan dari PDIP, pasangan Mulyadi–Ali Mukhni kini hanya diusung dua parpol yaitu Demokrat dan PAN—yang sama-sama mempunyai 10 kursi di DPRD Sumbar. Jumlah tersebut memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon sendiri, karena syarat minimal yang dibutuhkan hanya 13 kursi.


Editor : Ahmad Islamy Jamil