PDIP Minta Fadli Zon Setop Proyek Tulis Ulang Sejarah: Lukai Banyak Orang

JAKARTA, iNews.id - PDI Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah Kementerian Kebudayaan yang dipimpin Fadli Zon menghentikan proyek penulisan ulang sejarah. Proyek itu dinilai melukai banyak orang.

"Kami meminta dengan tegas setop penulisan ini, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang," kata Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, My Esti Wijayati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).

Baca Juga

Netanyahu Kunjungi Wilayah Suriah Selatan, Damaskus Murka

Dia mengatakan jika sebelumnya PDIP meminta penulisan ulang sejarah ditunda, tapi mengingat banyaknya polemik berkembang, maka sudah saatnya Fadli Zon menghentikan proyek tersebut.

Dia tak menampik salah satu polemik yang menjadi pertimbangan atas sikap ini adalah pernyataan kontroversial Fadli Zon terkait peristiwa pemerkosaan massal 1998.

Baca Juga

Hakim MK Respons Proyek Tulis Ulang Sejarah: Boleh Saja, tapi Objektif dan Jujur

"Termasuk banyaknya para sejarawan yang kemudian keluar dari tim, menyatakan mundur dari tim penulisan. Berarti apa? Berarti di situ banyak persoalan," ujarnya.

Esti menyampaikan sikap PDIP ini akan disampaikan secara resmi saat Komisi X DPR menggelar rapat kerja (raker) bersama Fadli Zon. Raker itu rencananya digelar pekan ini.

Baca Juga

Soal Proyek Tulis Ulang Sejarah, Dasco: Jangan Nuduh Ada Kepentingan Penguasa

Baca Juga

Bonnie Triyana Usul Penulisan Ulang Sejarah Dihentikan gegara Ucapan Fadli Zon

"Kita minta itu kita bertemu, lalu kita meminta dengan tegas setop penulisan sejarah yang sudah menimbulkan banyak problematika, termasuk menjadi sorotan dari dunia luar," tutur dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi membela Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang dikritik terkait proyek tulis ulang sejarah. Dia menegaskan, ada puluhan sejarawan yang dilibatkan dalam proses penulisan ulang sejarah Indonesia.

Baca Juga

Fadli Zon Sangkal Pemerkosaan Massal 1998, Komisi X DPR: Keliru! Jangan Tutupi Sejarah

“Orang-orang ini (sejarawan) tidak akan menggadaikan integritas akademik mereka, profesionalitas mereka untuk hal-hal yang tidak diperlukan,” kata Hasan dalam dialog di Universitas Al Azhar, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Oleh karenanya, Hasan meminta publik menunggu hasil dari penulisan ulang sejarah tersebut. Dia mengingatkan, jangan sampai pengerjaan proyek penulisan ulang sejarah justru terburu-buru karena ditekan publik.

“Mau nggak kita menunggu dan memberi waktu? Kan ketergesa-gesaan ini juga bagian dari tekanan media sosial. Orang yang bekerja sekarang itu tidak boleh ditekan-tekan dengan opini media sosial yang terburu-buru karena mereka sedang mengerjakan sesuatu berdasarkan kompetensi dan keahlian mereka,” ujarnya.

Editor: Rizky Agustian