PDIP Respons Putusan MK, Khawatir Kecurangan Pemilu 2024 Terulang di Pilkada

Senin, 22 April 2024 - 21:11:00 WIB

PDIP merespons putusan sengketa Pilpres 2024. Kecurangan pemilu dikhawatirkan terjadi di pilkada. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - PDIP mengkhawatirkan berbagai praktik kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di Pemilu 2024 terulang pada pemilihan ke depan. Diketahui, Indonesia akan kembali menggelar pemilu berupa pilkada serentak pada November 2024.

"PDI Perjuangan mengkhawatirkan bahwa berbagai praktik kecurangan Pemilu 2024 secara TSM, termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara, akan semakin mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) terkait Pilkada 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Pemberontak RSF Dituding Tutupi Skandal Genosida dengan Bakar dan Kubur Jenazah

Hasto turut menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang telah dibacakan hari ini. Dia khawatir berbagai kecurangan Pilpres 2024 yang dibiarkan akan cenderung diterapkan kembali dengan tingkat kerusakan terhadap nilai-nilai demokrasi yang semakin besar dan mematikan prinsip kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin.

Dia mengatakan, PDIP menilai para hakim MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki serta melupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan.

Anies Temui Surya Paloh usai Putusan Sengketa Pilpres: Semua Sudah Selesai

"Konsekuensinya, Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin melegalkan bekerjanya othoritarian democracy melalui penyalahgunaan kekuasaan," ujarnya.

Kendati demikian, dia menyampaikan terima kasih dan apresiasi dari PDIP kepada tiga hakim yang berani menyampaikan kebenaran melalui dissenting opinion.

AHY Berharap Adanya Rekonsiliasi Usai MK Putuskan Sengketa Hasil Pilpres 2024

"Untuk pertama kalinya sengketa pilpres di MK ada tiga hakim MK yang memberikan suatu penilaian kritis, dissenting opinion terhadap pelaksanaan pilpres," katanya.

Editor: Rizky Agustian