PDIP soal Yasonna Direshuffle: Agenda Politik Loloskan UU MD3

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPP PDI-Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus angkat bicara ihwal kader PDIP Yassona H Laoly yang di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, pergantian itu murni sebagai agenda politik untuk meloloskan revisi Undang-undang MPR/DPR/DPRD/DPD (MD3).

"Penggantian Menkumham Yasonna Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3," ujar Deddy kepada wartawan, Senin (19/8/2024).

Baca Juga

Viral! Helikopter Rusia Jatuh Tewaskan 5 Orang: Ekor Patah, Masih Nekat Terbang lalu Hantam Rumah

Dia menyatakan, reshuffle kabinet itu juga memperlihatkan Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya. Jokowi, kata dia, juga sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama lima tahun ke depan. 

Baca Juga

Reshuffle Kabinet, Angga Raka Prabowo Dilantik Jadi Wamenkominfo

"Sebab tidak ada alasan etis, substansial, teknis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang dua bulan lengser," ujar dia.

Menurut Deddy, ada tiga tujuan dalam rencana meloloskan revisi UU MD3. Pertama, Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasai legislatif dari DPR hingga provinsi dan DPRD kabupaten/kota. 

Baca Juga

Reshuffle Kabinet, Ini Kata Hasan Nasbi Akan Jadi Kepala Komunikasi Presiden

Hal ini, kata dia, akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDIP.

Kedua, lanjutnya, ini akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar nantinya. Dengan demikian, gejolak internal Golkar bisa diredam.

Baca Juga

Reshuffle Kabinet, Rosan Roeslani Sudah Komunikasi dengan Bahlil jelang Dilantik

"Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan kongres/munas/muktamar sebelum pilkada agar takluk dan manut dalam pilkada dan penyusunan personil pengurus periode berikutnya. Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk, berisiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya" kata dia.

Editor: Rizky Agustian